MUI: Umat terbelah karena pilpres

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengaku prihatin menyaksikan kondisi kebangsaan menjelang pelaksanaan Pemilu 2019. Menurut Din, aksi gelar dukungan kepada salah satu pasangan capres-cawapres berpotensi merusak nilai-nilai kebangsaan dan keumatan.

Gejala-gejala perpecahan, lanjut Din, juga disebabkan lemahnya pengimplementasian sila ke-4 Pancasila dari rezim ke rezim. Sila ke-4 berbunyi, 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.'

"Dari rezim ke rezim, beberapa rezim, Orde Lama lalu era reformasi, sila keempat ini tidak diterapkan secara pas. Tapi, kalau terjemahannya seperti sekarang, mohon maaf saya rasa bangsa akan menghadapi perpecahan yang menganga karena kita terlibat dalam sebuah proses dialektik materalistik," ujar Din di Kantor MUI di kawasan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (27/3).

Karena itu, Din mengatakan, perlu kekuatan politik penyeimbang agar kerawanan konflik yang tercipta akibat pemilu bisa diminimalisasi. Posisi itu, kata Din, bisa diambil oleh MUI. "Dewan pertimbangan MUI bersepakat untuk menjadi kekuatan penengah agar tidak terjerumus ke dalam perpecahan," kata Din. 

Lebih jauh, Din pun menyarankan agar pemilu yang dilakukan memerhatikan prinsip keadilan. Ia berharap KPU dan Bawaslu mampu  meredam potensi konflik yang memecah-belah kerukunan masyarakat.