MUI: Umat terbelah karena pilpres

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengaku prihatin menyaksikan kondisi kebangsaan menjelang pelaksanaan Pemilu 2019. Menurut Din, aksi gelar dukungan kepada salah satu pasangan capres-cawapres berpotensi merusak nilai-nilai kebangsaan dan keumatan.

Gejala-gejala perpecahan, lanjut Din, juga disebabkan lemahnya pengimplementasian sila ke-4 Pancasila dari rezim ke rezim. Sila ke-4 berbunyi, 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.'

"Dari rezim ke rezim, beberapa rezim, Orde Lama lalu era reformasi, sila keempat ini tidak diterapkan secara pas. Tapi, kalau terjemahannya seperti sekarang, mohon maaf saya rasa bangsa akan menghadapi perpecahan yang menganga karena kita terlibat dalam sebuah proses dialektik materalistik," ujar Din di Kantor MUI di kawasan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (27/3).

Karena itu, Din mengatakan, perlu kekuatan politik penyeimbang agar kerawanan konflik yang tercipta akibat pemilu bisa diminimalisasi. Posisi itu, kata Din, bisa diambil oleh MUI. "Dewan pertimbangan MUI bersepakat untuk menjadi kekuatan penengah agar tidak terjerumus ke dalam perpecahan," kata Din. 

Lebih jauh, Din pun menyarankan agar pemilu yang dilakukan memerhatikan prinsip keadilan. Ia berharap KPU dan Bawaslu mampu  meredam potensi konflik yang memecah-belah kerukunan masyarakat.

"Makanya, kami berpesan kepada penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan pemilu sebaik-baiknya. Jangan sampai membuka peluang apa yang tidak kita inginkan," tuturnya.

Panduan memilih 

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI, Nur Ahmad mengusulkan MUI  membuat petunjuk dalam memilih pemimpin. Usulan itu, lanjut Ahmad, dimaksudkan untuk mengonsolidasi kekuatan politik keumatan. 

"Penting sekali membuat satu buku kecil sebagai pedoman dalam memilih pemimpin. Dengan begitu dari pedoman bagi pemilih Muslim untuk menentukan pilihannya," ujar dia.