UN masih diperlukan untuk standar pendidikan di Indonesia

Debat calon wakil presiden (cawapres) semalam menyisahkan wacana rencana menghapus ujian nasional (UN) oleh Sandiaga Salahuddin Uno. Rencana tersebut tidak hanya dikritik oleh pengamat politik namun juga lawannya. 

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin (Jokowi-Amin) menyebut tidak tepat apabila Sandiaga bermaksud menghapus UN. Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding mengatakan, sebagai negara yang besar yang terdiri dari ribuan pulau dan daerah masih diperlukan satu instrumen agar dapat mengukur pendidikan di Indonesia.

"Keberadaan UN untuk mengetahui posisi Indonesia berada dimana. Jadi, punya standar yang jelas untuk memperkuat kebijakan yang lebih baik. Menghapus UN tentu harus dipikirkan solusinya," kata Karding pada Senin (18/3).

Keberadaan UN kata Karding, sebagai alat ukur kemampuan siswa di Indonesia. Tujuannya, agar pendidikan di Indonesia tidak timpang antara satu daerah dengan daerah lainnya antara pulau Jawa dengan luar Jawa, atau antara kota dan desa.

Toh, UN sekarang ini tidak sama dengan kebijakan sebelumnya yang tidak lagi menentukan kelulusan siswa. UN tidak lagi untuk menentukan kelulusan siswa, tetapi menjadi instrumen untuk mengukur standar pendidikan agar bisa diukur secara kualitatif maupun kuantitatif.