Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengoptimalkan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp7,3 miliar untuk mempercepat pembangunan tanggul, memperbaiki Jembatan Gantung Sanggai-Jambak, dan membangun kembali Kantor Desa Jambak di Kecamatan Pante Ceureumen. pembiayaan tersebut telah dialokasikan untuk menangani infrastruktur mendesak sebelum memasuki puncak musim hujan.
Sebesar Rp6 miliar dialokasikan untuk membangun tanggul bronjong pada lima titik yang kini telah memasuki tahap tender. Pembangunan tersebut melanjutkan penanganan empat dari 15 titik kritis bantaran sungai yang sebelumnya telah diselesaikan Balai Wilayah Sungai (BWS) Aceh dengan nilai pekerjaan sekitar Rp12 miliar.
Setelah empat titik ditangani BWS Aceh dan lima titik disiapkan melalui TKD, masih terdapat enam titik kritis yang belum memperoleh kepastian pembiayaan. Titik-titik tersebut perlu segera dipetakan berdasarkan tingkat kerawanan agar perlindungan bantaran sungai dapat tersambung tanpa menyisakan celah yang berpotensi menjadi jalur luapan air.
Pengamanan sungai menjadi mendesak karena SD Negeri Alue Lhok dan SMP Negeri 3 Pante Ceureumen berada di zona berbahaya akibat pengikisan tebing. Bencana sebelumnya menyebabkan tiga ruang kelas rusak berat, sedangkan dua rumah dinas guru, ruang guru, perpustakaan, dan fasilitas mandi, cuci, kakus hanyut. Lahan relokasi yang berasal dari hibah masyarakat telah tersedia sehingga penyiapan konstruksi dapat segera ditindaklanjuti.
Pembangunan sekolah relokasi berpotensi memperoleh dukungan sekitar Rp1,5 miliar dari Ekspedisi Kita Bisa. Pemerintah daerah perlu menyinkronkan rencana anggaran biaya dengan dukungan tersebut agar pemanfaatan TKD dapat diarahkan kepada kebutuhan lain yang belum terbiayai serta terhindar dari duplikasi anggaran.
Pemkab Aceh Barat juga mengalokasikan sekitar Rp1 miliar untuk memperbaiki Jembatan Gantung Sanggai–Jambak sepanjang kurang lebih 100 meter. Bentang dan lantai jembatan tersebut terputus, tetapi struktur portal utamanya masih berdiri. Sebelum konstruksi dilakukan, desain jembatan perlu diverifikasi kembali agar lebih adaptif terhadap debit banjir maksimum dan aman digunakan sebagai akses penghubung masyarakat.
Sementara itu, sebesar Rp300 juta disiapkan untuk membangun Kantor Desa Jambak di lokasi baru yang lahannya telah dibersihkan. Kantor sebelumnya roboh dan sebagian strukturnya hanyut sehingga pelayanan administrasi masyarakat terganggu. Percepatan pembangunan diperlukan agar pelayanan pemerintahan desa dapat kembali berjalan secara layak.
Tantangan lain terdapat pada sekitar 46 hektare sawah yang rusak berat dan tertimbun endapan pasir. Pemulihannya tidak cukup dilakukan dengan membersihkan sedimen karena permukaan sawah kini berada lebih tinggi daripada sumber air dan saluran irigasi. Kondisi tersebut membuat air tidak dapat dialirkan secara gravitasi serta mengancam keberlanjutan penghidupan petani apabila tidak segera ditangani melalui rekayasa pengairan.
“Tantangan terberat saat ini berada pada pemulihan sektor ketahanan pangan. Lahan sawah seluas 46 hektare membutuhkan solusi mekanis atau sistem irigasi baru akibat perubahan kontur pascabencana,” tulis Laksma TNI Nouldy Tangka, Koordinator Wilayah Aceh I Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera dalam laporan kegiatannya.
Satgas PRR merekomendasikan koordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mengkaji penyediaan sumur bor, pompa air, atau alat berat serta dengan Kementerian Pekerjaan Umum melalui BWS Aceh untuk menangani enam titik tanggul yang tersisa.
