Program bedah 15.000 rumah di perbatasan dimulai di 17 provinsi, dorong kesejahteraan warga sekaligus gerakkan ekonomi lokal.
Sebanyak 15.000 rumah tidak layak huni di kawasan perbatasan akan dibedah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menyasar 17 provinsi dan 40 kabupaten/kota. Program ini menjadi yang terbesar yang pernah dilakukan di wilayah perbatasan Indonesia.
Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sekaligus Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan langkah ini diambil untuk menghadirkan keadilan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
“Selama ini, jujur saja, belum pernah ada program yang betul-betul riil untuk daerah perbatasan. Salah satu tugas BNPP dan pemerintah adalah menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan,” ujar Tito dalam konferensi pers Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kawasan Perbatasan, Kamis (23/4).
Ia menjelaskan, awalnya alokasi program hanya 10.000 unit rumah. Namun, setelah melihat langsung kondisi di lapangan, jumlah tersebut ditingkatkan menjadi 15.000 unit.
Menurut Tito, pembangunan rumah layak huni di kawasan perbatasan tidak hanya berdampak pada kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam memperkuat nasionalisme.