Ditjen Polpum Kemendagri memperkuat pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan melalui edukasi pelajar dan penguatan ekosistem pendidikan di Cirebon.
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Kewaspadaan Nasional menggelar diskusi bertajuk “Penguatan Ekosistem Pendidikan dan Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan” di Aula Sekretariat Daerah Kota Cirebon, Kamis (5/3).
Kegiatan ini diikuti aparatur Pemerintah Kota Cirebon serta sekitar 150 pelajar dan guru bimbingan konseling dari 25 SMA di Kota Cirebon. Diskusi ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan pemahaman aparatur dan ekosistem pendidikan mengenai bahaya ekstremisme berbasis kekerasan yang berpotensi mengancam stabilitas sosial, persatuan bangsa, serta nilai-nilai kebangsaan.
Berdasarkan data terbaru dari Densus 88 AT Mabes Polri, kelompok usia sekolah kini menjadi salah satu target penyebaran ideologi berbahaya. Banyak anak yang terpapar sebenarnya bukan individu yang berniat buruk, melainkan remaja yang merasa kesepian, terluka, atau sedang mencari pengakuan di tempat yang keliru.
Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Polpum, Aang Witarsa, menjelaskan bahwa sekolah memiliki peran penting dalam mencegah masuknya paham ekstremisme sejak dini.
Menurutnya, terdapat empat pilar utama yang perlu dibangun di lingkungan sekolah untuk menekan potensi ekstremisme. Pertama, ramah, yakni menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari perundungan (anti-bullying). Kedua, inklusif, yaitu menghargai perbedaan tanpa diskriminasi terhadap siswa mana pun. Ketiga, responsif, dengan menghadirkan sistem pelaporan yang aman dan cepat ketika terjadi permasalahan. Keempat, kolaboratif, dengan membuka ruang dialog agar siswa dapat mengekspresikan diri secara positif.