Labib juga menyoroti tantangan dalam pelaksanaan penugasan kuota perdagangan internasional kepada sejumlah BUMN.
Anggota Komisi VI DPR RI, Ahmad Labib, menyoroti pentingnya arah transformasi BUMN yang lebih produktif, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam konsolidasi dan transformasi BUMN ke Danantara, prosesnya harus benar-benar menghindari model konglomerasi yang tidak produktif.
“Jangan sampai praktik masa lalu terulang, di mana banyak anak perusahaan justru menjadi celah inefisiensi dan kebocoran,” ujar Labib dalam rapat bersama Kementerian BUMN dan Danantara di Kompleks Parlemen, Rabu (23/7).
Ia juga menekankan pentingnya keluar dari jebakan middle class trade industry, yaitu kondisi ketika produk-produk nasional berada di posisi serba tanggung—tidak cukup murah untuk bersaing di segmen harga bawah, tapi juga belum cukup kuat dari sisi mutu dan brand untuk masuk pasar premium.
“Kita harus mulai mengubah positioning produk industri nasional, termasuk BUMN. Jangan sampai terus-menerus terjebak di tengah, kalah dari produk murah dari negara ASEAN dan juga kalah dari segi kualitas dibanding negara maju,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Labib juga menyoroti tantangan dalam pelaksanaan penugasan kuota perdagangan internasional kepada sejumlah BUMN. Menurutnya, beberapa perusahaan masih bergantung pada pihak ketiga, yang justru bisa menghilangkan kendali strategis negara atas komoditas vital.