Deklarasi tersebut memberikan dasar konstitusional untuk menolak identitas gender kaum transgender.
Parlemen Hongaria pada hari Senin mengesahkan amandemen konstitusi yang memungkinkan pemerintah untuk melarang acara publik oleh komunitas LGBTQ+. Para sarjana hukum dan kritikus di negara itu menyebut keputusan tersebut sebagai langkah lain menuju otoritarianisme oleh pemerintah populis.
Amandemen tersebut, yang memerlukan suara dua pertiga, disahkan berdasarkan garis partai dengan 140 suara mendukung dan 21 suara menentang. Amandemen tersebut diusulkan oleh koalisi Fidesz-KDNP yang berkuasa yang dipimpin oleh Perdana Menteri populis Viktor Orbán.
Menjelang pemungutan suara — langkah terakhir untuk amandemen tersebut — politisi oposisi dan pengunjuk rasa lainnya berusaha untuk memblokade pintu masuk ke garasi parkir parlemen. Polisi secara fisik menyingkirkan para demonstran, yang telah menggunakan tali pengikat untuk mengikat diri mereka bersama-sama.
Amandemen tersebut menyatakan bahwa hak anak untuk tumbuh kembang secara moral, fisik, dan spiritual lebih tinggi daripada hak apa pun selain hak untuk hidup, termasuk hak untuk berkumpul secara damai. Undang-undang "perlindungan anak" yang kontroversial di Hongaria melarang "penggambaran atau promosi" homoseksualitas kepada anak di bawah umur 18 tahun.
Amandemen tersebut mengkodifikasi undang-undang yang disahkan dengan cepat di parlemen pada bulan Maret yang melarang acara publik yang diadakan oleh komunitas LGBTQ+, termasuk acara Pride yang populer di Budapest yang menarik ribuan orang setiap tahunnya.