Pawai Budapest Pride dilarang polisi: Ketegangan antara pemerintah kota dan pemerintah nasional Hungaria memuncak

Ketegangan antara otoritas kota Budapest dan pemerintah nasional Hungaria memuncak setelah kepolisian melarang penyelenggaraan pawai Budapest Pride tahun ini. Masalahnya di sisi lain Wali Kota Budapest telah menyatakan acara tersebut sebagai agenda resmi kota.

Larangan ini datang setelah pemerintah Hungaria, yang dipimpin oleh Perdana Menteri sayap kanan Viktor Orban, mengesahkan undang-undang pada Maret 2025. Undang-undang tersebut memberi wewenang kepada polisi untuk melarang pawai komunitas LGBTQ+, dengan alasan “perlindungan anak-anak”. 

Selain itu, undang-undang ini juga membuka jalan bagi penggunaan kamera pengenal wajah untuk mengidentifikasi peserta pawai—sebuah langkah yang dikecam oleh kelompok-kelompok HAM sebagai pelanggaran terhadap hak privasi.

Wali Kota Budapest Gergely Karácsony, yang dikenal berhaluan liberal dan kerap berselisih dengan pemerintahan pusat, mencoba mengambil langkah strategis. Pada Senin lalu, ia mengumumkan bahwa pawai Budapest Pride, yang dijadwalkan berlangsung pada 28 Juni, akan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Metropolitan sebagai bagian dari perayaan Hari Kemerdekaan Hungaria. Dengan begitu, ia berharap pawai tersebut tidak membutuhkan izin resmi dari pihak kepolisian karena dianggap sebagai acara resmi kota.

Namun, harapan itu segera dibantah oleh polisi. Otoritas kepolisian Budapest menyatakan bahwa aturan baru tetap berlaku, terlepas dari status acara sebagai agenda kota, dan mereka secara resmi melarang pelaksanaannya. Polisi beralasan bahwa peraturan harus tetap ditegakkan dan tidak bisa dikesampingkan oleh keputusan unilateral pemerintah kota.

Menanggapi larangan tersebut, Karácsony menyatakan bahwa pelarangan itu tidak sah karena polisi tidak diberi pemberitahuan resmi terkait rencana penyelenggaraan acara. Ia tetap bersikukuh bahwa Budapest Pride akan digelar.

"Pemerintah Kota Metropolitan akan menyelenggarakan Perayaan Kemerdekaan Budapest Pride pada tanggal 28 Juni, hari kemerdekaan Hongaria, sebagai acara kota. Titik," tulisnya di Facebook.

Pawai ini diperkirakan akan menarik puluhan ribu peserta, yang tidak hanya mendukung hak-hak LGBTQ+ tetapi juga memprotes kebijakan represif pemerintah pusat.

Pelarangan ini juga tak bisa dilepaskan dari konteks politik yang lebih luas. Viktor Orban menghadapi pemilu nasional pada 2026, dan saat ini mendapat tekanan dari oposisi baru yang sedang naik daun. Dalam upaya mempertahankan dukungan terutama dari basis konservatifnya di pedesaan, Orban semakin menguatkan agenda konservatif Kristen, termasuk melakukan kampanye anti-LGBTQ secara terang-terangan.

Bahkan pada Februari lalu, Orban telah secara terbuka menyarankan agar penyelenggara tidak repot-repot mengadakan Pride tahun ini—sebuah pernyataan yang kini seolah-olah menjadi kenyataan melalui pembatasan hukum yang ketat.(independent)