Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban mengatakan bahwa penyelenggara Pride "tidak perlu repot-repot" tahun ini.
Hungaria tengah menjadi sasaran kritik tajam 17 negara di Uni Eropa. Yang jadi persoalan, Persatuan Negara di Benua Biru itu tidak suka dengan langkah Hungaria mengesahkan undang-undang anti LGBTQ+. Menurut mereka, Hongaria telah melanggar nilai-nilai fundamental Uni Eropa.
Parlemen Hungaria mengesahkan undang-undang pada bulan Maret yang menciptakan dasar hukum untuk melarang pawai Pride di sana dan memungkinkan polisi menggunakan kamera pengenal wajah untuk mengidentifikasi orang-orang yang hadir. Parlemen juga menyetujui perubahan konstitusional pada bulan April yang menetapkan bahwa Hongaria hanya mengakui dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan.
"Kami sangat khawatir dengan perkembangan ini yang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental martabat manusia, kebebasan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia," kata pemerintah dari 17 negara dalam sebuah pernyataan bersama.
Mereka meminta Hungaria untuk merevisi langkah-langkah tersebut dan meminta Komisi Eropa untuk menggunakan kewenangannya sepenuhnya jika Budapest tidak melakukannya. Komisi dapat mengambil tindakan hukum terhadap negara-negara anggota jika mereka yakin mereka melanggar hukum UE.
Pernyataan tersebut didukung oleh Austria, Belgia, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Irlandia, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Belanda, Portugal, Slovenia, Spanyol, dan Swedia.