PT Pertamina akan ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan satu harga LPG 3 kg.
Pemerintah tengah menyiapkan aturan-aturan baru untuk memastikan penyaluran subsidi LPG 3 kilogram tepat sasaran. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan subsidi yang selama ini disalurkan pemerintah kerap disalahgunakan.
"Untuk LPG, perpresnya kami lagi bahas. Kita akan mengubah beberapa metode agar kebocoran ini tidak terjadi," kata Bahlil dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7).
Aturan-aturan baru untuk mencegah kebocoran itu, kata Bahlil, akan dituangkan dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg.
Perpres itu juga nantinya akan mengatur penetapan harga LPG 3 kg di tingkat daerah. Menurut Bahlil, selama ini terdapat perbedaan harga di berbagai wilayah. Selisih harga itu yang dipermainkan distributor untuk cari untung.
"Termasuk harga yang selama ini diberikan kepada daerah. Ini ada kemungkinan nanti kita dalam pembahasan, dalam Perpres, kita tentukan aja satu harga supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah," kata dia.