Pemerintah mengapresiasi kajian Koalisi Sistem Pangan Lestari (KSPL) terkait besarnya biaya tersembunyi (hidden cost) dalam sistem pangan Indonesia yang mencapai ribuan triliun rupiah. Temuan tersebut dinilai menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola sistem pertanian dan pangan nasional.
Asisten Deputi Cadangan Pangan dan Bantuan Pangan Kemenko Pangan, Sugeng Harmono, menyebut hasil riset tersebut cukup mengejutkan, terutama dari sisi besaran angka biaya tersembunyi yang selama ini tidak tercermin dalam harga pangan.
“Angkanya cukup mengejutkan, minimal bagi saya. Ini tentu menjadi bahan masukan bagi kami di pemerintahan untuk perbaikan tata kelola sistem pertanian dan pangan di Indonesia,” ujar Sugeng dalam forum peluncuran kajian tersebut, Selasa (27/2).
Pernyataan Sugeng merespons temuan Koalisi Sistem Pangan Lestari (KSPL) yang mengungkap besarnya biaya tersembunyi dalam sistem pangan Indonesia. Dalam working paper Hidden Cost of Indonesia’s Food System, KSPL memperkirakan total biaya tersembunyi sistem pangan nasional mencapai US$210,7 miliar hingga US$622,3 miliar, atau setara Rp3.560 triliun sampai Rp10.510 triliun.
Biaya tersebut mencakup dampak kesehatan, lingkungan, dan sosial yang selama ini tidak tercermin dalam harga pangan di pasar, mulai dari meningkatnya beban penyakit terkait pola konsumsi tidak sehat, kerusakan lingkungan akibat praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, hingga ketimpangan struktur kepemilikan lahan yang memperburuk kesejahteraan petani.
Sugeng menegaskan, secara umum temuan KSPL sejalan dengan arah transformasi kebijakan pangan pemerintah. Ia mengingatkan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pangan, air, dan energi telah ditetapkan sebagai mandat utama pembangunan nasional.
“Salah satu mandat pemerintahan adalah mewujudkan seluruh semangat pangan, air, dan energi sebagai salah satu pilihan pembangunan nasional Ini yang jadi mandat bagi semua insan di pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, untuk mewujudkannya,” katanya.
Ia juga menekankan peran strategis sektor pertanian yang tidak hanya menjadi penyedia pangan, tetapi juga tulang punggung ekonomi nasional. Saat ini, sektor pertanian menyerap sekitar 28% sampai 30% tenaga kerja atau sekitar 39 juta orang, serta menjadi salah satu pengendali inflasi nasional.
Menurut Sugeng, pemerintah tengah menjalankan sejumlah kebijakan pangan, mulai dari penguatan ketahanan pangan, program makan bergizi gratis dengan anggaran ratusan triliun rupiah, hingga pembentukan koperasi desa Merah Putih untuk memotong rantai pasok dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat bawah.
“Koperasi desa diharapkan bisa memperpendek rantai pasok pangan sehingga nilai tambahnya lebih banyak dinikmati petani dan masyarakat,” ujarnya
Selain itu, Sugeng mengatakan pemerintah juga mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat melalui kampanye pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Kampanye ini ditujukan untuk meningkatkan literasi pangan masyarakat agar lebih memahami pilihan konsumsi yang sehat dan aman.
“Salah satu kampanye yang sedang digalakkan adalah B2SA, yaitu pangan yang bergizi, seimbang, dan aman. Kami bersama Badan Pangan Nasional mulai menggerakkan peningkatan literasi pangan yang lebih bergizi, berimbang, serta aman,” ujar Sugeng.
Ia juga menjelaskan, pemerintah juga berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam pengembangan kurikulum berbasis pangan lokal sebagai upaya jangka panjang membangun kesadaran konsumsi pangan sehat sejak dini.
“Jadi kita masuk coba mulai dari kesadaran masyarakat sejak dini gitu, jadi kita dengan teman-teman di Kementerian Pendidikan minta agar mulai misalkan menyusun kurikulum lokal,” tambah Sugeng.
