close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Dok.Alinea/capture ANTARA
icon caption
Dok.Alinea/capture ANTARA
Peristiwa
Kamis, 19 November 2026 07:00

Menaker soroti hak setiap warga atas pekerjaan layak

Menaker Yassierli menegaskan seluruh warga negara, termasuk lulusan sekolah menengah dan penyandang disabilitas, berhak memperoleh kesempatan kerja yang setara melalui kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif.
swipe

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan layak, tanpa memandang latar belakang pendidikan maupun kondisi fisik.

Menurut Yassierli, hak tersebut mencakup lulusan perguruan tinggi, lulusan sekolah menengah, hingga penyandang disabilitas. Pemerintah perlu memastikan seluruh kelompok masyarakat memiliki akses yang sama terhadap kesempatan kerja.

“Mandat konstitusi kita sangat jelas, setiap warga negara, baik lulusan perguruan tinggi, lulusan sekolah menengah, maupun penyandang disabilitas, harus memiliki akses yang setara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak,” kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, melalui ANTARA, Kamis (19/11/2026). 

Ia menjelaskan, prinsip kesetaraan tersebut menjadi dasar penerapan kebijakan ketenagakerjaan yang berpusat pada manusia atau People-Centered Policy.

Pendekatan ini menempatkan kebutuhan, kondisi, dan kemampuan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan. Teknologi dan inovasi juga diarahkan agar memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat serta dunia kerja.

Yassierli mengatakan, pemerintah perlu menyusun kebijakan berdasarkan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat, bukan sekadar asumsi. Proses tersebut juga perlu melibatkan masyarakat melalui dialog sosial.

“Prinsip utama yang kita pegang adalah menggantikan asumsi tentang masyarakat dengan bukti nyata dari masyarakat itu sendiri. Dalam perumusan kebijakan, kita harus mulai dari memahami realitas masyarakat, melibatkan suara mereka melalui dialog sosial, serta memberdayakan kapabilitas dan perlindungan mereka,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yassierli menyebut pendekatan People-Centered Policy turut mengubah posisi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan. Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, tetapi juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan proses perubahan.

Menurutnya, pendekatan tersebut penting mengingat angkatan kerja Indonesia memiliki latar belakang pendidikan, kondisi geografis, serta karakteristik demografis yang beragam.

Keberagaman itu perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam merancang kebijakan agar kesempatan kerja dapat diakses secara lebih inklusif.

img
Dhanisa Julia
Reporter
img
sat
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan