Menteri Ketenagakerjaan: Libur 28 dan 30 Juni bersifat fakultatif!
Tentunya keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan kondisi dan operasional perusahaan.
Menaker sebut pemerintah sudah siap sambut RUU PPRT
pemerintah telah beberapa kali menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang RUU PPRT, baik di internal maupun dengan stakeholder.
Menaker Ida Fauziyah jawab masalah ketenagakerjaan di Perppu Cipta Kerja
Terdapat empat substansi yang disempurnakan dalam Perppu Cipta Kerja. Hal-hal yang belum diatur di UU Cipta Kerja disempurnakan.
Menaker: Program BSU 2022 menyasar ke 16 juta pekerja
Kemenaker akan melakukan verifikasi agar sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Ketenagakekerjaan.
Kabar gembira! Ini syarat terbaru gaji penerima subsidi upah
Ada dua provinsi yang meski gajinya di atas Rp3,5 juta, tetap berhak mendapat bantuan subsidi upah, yaitu DKI Jakarta dan Papua.
Indonesia kembali buka pengiriman TKI ke Malaysia mulai 1 Agustus
Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan kembali OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia.
Indonesia-Malaysia sepakati perjanjian perlindungan pekerja migran
Jokowi berharap ada kerja sama lain bersama Malaysia.
Aspek Indonesia tanya kejelasan pencairan JHT ke aturan lama
Sudah lebih tiga minggu statemen janji Menteri Ketenagakerjaan tidak juga terealisasi.
Menaker: Jelang bonus demografi, Indonesia dihadapkan dua tantangan besar
Tidak kalah penting yaitu menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan skill yang sesuai dengan pasar kerja.
Cegah PHK, inilah langkah yang diambil Koordinator PPKM darurat
Koordinator PPKM darurat telah meminta Menteri Ketenagakerjaan untuk menerbitkan aturan mengenai penafsiran kerja dari rumah.
BPJS TK pastikan beasiswa program JKK Rp115,64 miliar terealisasi sebelum lebaran
Beasiswa disalurkan kepada total 10.451 anak sebesar Rp115,64 miliar.
Penerima bantuan program BSU tahap 2 sudah cair 90%
Program BSU merupakan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli dan tingkat konsumsi perekonomian pekerja kaum buruh.
Menaker Ida Fauziyah akui positif Covid-19
Kondisinya masih dalam keadaan baik dan tengah melakukan isolasi mandiri di kediamannya untuk menghindari terjadinya penularan lanjutan.
Janji Cipta Kerja, harapan atau fantasi?
Demi investasi, pemerintah bersikukuh mengesahkan UU Cipta Kerja yang penuh kontroversi.
Menaker paparkan realisasi program subsidi upah
Kelompok tahap lima datanya baru diterima Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Rabu (30/9).
Besok, pemerintah transfer Rp600.000 ke pegawai bergaji di bawah Rp5 juta
Bantuan tersebut tidak akan langsung dikirim pada semua penerima dalam tahap pertama.
FBLP: Menaker Ida Fauziyah jangan terus ‘cuci tangan’
Menaker seolah ingin tampil agung sebagai “penengah” antara buruh dan pengusaha.
Menaker: 1,72 juta pekerja terdampak Covid-19
Pemerintah telah menyiapkan program jaring pengaman sosial dengan memberikan prioritas pemberian bantuan untuk pekerja yang kategori miskin
16.812 pekerja migran Indonesia diperkirakan mudik bulan depan
Sudah ada 88.759 pekerja migran Indonesia yang telah kembali ke tanah air.
Benarkah omnibus law jadi karpet merah tenaga kerja asing?
Dalam Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, salah satunya akan mengatur agar tenaga kerja asing dapat masuk tanpa birokrasi.
Hindari diskriminasi, buruh minta aturan upah layak nasional
Konsepsi yang ditawarkan pemerintah tentang upah hanya mengacu pada PP Nomor 78 tahun 2015 tak akan menghasilkan perbaikan.
Omnibus law cipta lapangan kerja masih digodok
Omnibus law adalah regulasi pembuatan satu Undang-undang baru untuk mengamandemen sejumlah UU sekaligus.
Ida Fauziah, dari guru SMA menjadi menteri Jokowi-Amin
Guru SMA yang pernah menjadi anggota DPR dan gagal terpilih sebagai wakil gubernur Jawa Tengah, Ida Fauziah, kini menjadi Menaker.
Sosok Ida Fauziah, Menaker yang gagal di Pilkada Jateng
Ida Fauziah memiliki kekayaan sebesar Rp19.896.950.728 atau 19,8 miliar lebih.
Upah buruh, problem yang tak kunjung usai
Kenaikan upah itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
