Pentingnya penyelesaian menyeluruh dan adil dalam polemik status empat pulau yang saat ini menjadi titik sengketa antara Aceh dan Sumut.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Nasir Djamil, menyampaikan pentingnya penyelesaian menyeluruh dan adil dalam polemik status empat pulau yang saat ini menjadi titik sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Meskipun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyatakan secara administratif empat pulau tersebut masuk dalam wilayah Sumut, Nasir menilai persoalan dokumentasi dan data historis masih menyisakan ruang diskusi dan klarifikasi.
“Soal dokumentasi itu sendiri masih diperdebatkan,” ujar Nasir Djamil kepada wartawan Kamis (12/6).
Legislator asal Aceh dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menekankan dalam sejumlah catatan agraria, peta batas wilayah, dan dokumen kepemilikan lahan, keempat pulau tersebut tercatat sebagai bagian dari Aceh. Oleh karena itu, menurutnya, masih ada ruang hukum dan administratif untuk mengkaji kembali status wilayah tersebut.
“Ada peluang bagi Aceh untuk mengambil kembali keempat pulau yang diklaim Sumatera Utara secara administratif melalui keputusan Kemendagri,” jelasnya.