PKS: Pembahasan dikebut, UU Ciptaker malah jadi serampangan
Mulyanto mengaku heran, Presiden Jokowi menginstruksikan percepatan pembahasan dan pengesahan UU Ciptaker.
Efek negatif UU Ciptaker, PKS: Industri pos lambat laun dikuasai asing
Aturan terkait jasa pengiriman dinilai PKS, berpotensi menggemboskan peran pengusaha lokal untuk menggeliatkan industri tersebut.
Potensi terkikisnya kedaulatan negara di 2 sektor industri akibat UU Ciptaker
Hal itu hasil kajian pada naskah UU Ciptaker versi 812 halaman yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 5 Oktober 2020.
1 tahun kepemimpinan Jokowi, PKS: Gaduh, gagap, gagal
Kondisi tersebut dapat menyebabkan negara berjalan tanpa arah.
Kehadiran UU Ciptaker, berpotensi ciptakan liberalisasi industri alutsista
Potensi itu terdapat dalam sektor kepemilikan modal dan pengawasan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 ayat 1 UU Ciptaker.
Fraksi PKS: Seharusnya Kemenkes jadi leading sector penanganan Covid
Kebijakan pemerintah harus sejalan dengan tata kelola yang baik, dengan mempertimbangkan tupoksi pada setiap elemen terkait.
RUU Penyiaran pada klaster Omnibus Law suburkan praktik liberalisme
Klaster penyiaran dalam RUU Cipta Kerja Omnibus Law akan mengubah sejumlah aturan seperti, menghapus sanksi pidana larangan iklan rokok.
Klaster pendidikan RUU Ciptaker didesak untuk dicabut
Ada unsur pemaksaan pendidikan agar lebih liberal di dalam RUU Ciptakerja.
Perpres perubahan Kartu Prakerja, PKS: Lebih baik dihentikan
Lebih baik skema pelatihan diubah menjadi skema murni dalam bentuk bantuan untuk para pekerja yang terkena PHK.
Fraksi PKS sambut perwakilan massa tolak RUU HIP di gedung DPR
Untuk sementara waktu, para perwakilan aksi diterima Fraksi PKS DPR.
PKS: Dana haji hanya untuk jemaah, tidak untuk yang lain
Dana calon jemaah haji yang dikelola BPKH mencapai Rp135 triliun.
Pemerintah diminta tidak terburu-buru terapkan new normal di Jakarta
Masyarakat khususnya warga DKI Jakarta belum memiliki kesadaran yang cukup untuk mematuhi aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Perpres keterlibatan TNI mengatasi terorisme urgen dikeluarkan
Ada beberapa ancaman terorisme yang sangat membutuhkan TNI
Pemerintah didesak ambil opsi lockdown Pulau Jawa
Mengunci Pulau Jawa akan menjadi langkah penting dalam pengendalian penyebaran coronavirus.
Pemerintah perlu strategi komprehensif atasi Covid-19
Pemerintah harus bertindak cepat dan cermat dalam mengambil kebijakan.
Anggota Komisi IX DPR minta pemerintah lebih serius tangani coronavirus
Pemerintah perlu meningkatkan beberapa hal dalam mengantisipasi meluasnya coronavirus
Bentjok mau buka-bukaan, Fraksi PKS: Ada yang kepanasan gak?
Politikus PKS berharap apa yang diniatkan Bentjok tidak hanya sekadar ucapan di media.
Politikus PKS beri 3 catatan skema penyaluran dana BOS 2020
Kementerian Keuangan mengucurkan dana BOS sebesar Rp54,3 triliun bagi 45,4 juta siswa pada 2020.
Target menang Pemilu 2024, PKS siapkan langkah strategis
PKS optimistis dapat menjadi partai pemenang dengan meraih lebih dari 100 kursi legislatif.
