PKS: Investasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung sulit balik modal dalam 100 tahun
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan terus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Mulyanto tolak wacana penghapusan BPH Migas
Keberadaan BPH Migas masih diperlukan untuk mengawasi distribusi BBM di seluruh Indonesia.
83 juta pekerjaan akan hilang, pemerintah diminta antisipasi
World Economic Forum (WEF) dalam The Future of Jobs 2023 memprediksi 83 juta pekerjaan akan hilang pada 2027.
Mulyanto minta BRIN fasilitasi inovasi nikuba
BRIN dapat memfasilitasi dan melakukan uji kinerja terhadap inovasi ini. Maka dari itu, BRIN dapat memberikan validasi inovasi nikuba.
Mulyanto minta harga BBM subsidi turun
Pemerintah juga diminta segera menerapkan pembatasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
PKS walk out saat Puan pimpin rapat paripurna DPR sahkan Perppu Cipta Kerja
Fraksi PKS melakukan aksi walk out (WO) sebelum Ketua DPR Puan Maharani mengetukan palu tanda disahkannya Perppu Ciptaker.
Fraksi PKS bakal panggil Erick Thohir dan Dirut Pertamina soal kebakaran Plumpang
Penjelasan Menteri BUMN dan Dirut Pertamina menjadi penting. Lantaran kejadian tersebut telah banyak merenggut nyawa.
Kemendikbudristek diminta tindak tegas praktik perjokian akademik
Kemendikbud Ristek untuk menindaklanjuti laporan investigasi media nasional ini secara komprehensif dan cepat.
7 fraksi menyetujui RUU Kesehatan menjadi inisiatif DPR
Dalam pandangan mini fraksi, tercatat tujuh fraksi menerima tanpa catatan, satu fraksi yaitu Nasdem setuju dengan catatan, dan PKS menolak.
Penanganan kemiskinan stagnan, politikus PKS usulkan hal ini
Program pengentasan kemiskinan tidak terpusat pada satu lembaga yang setara dengan kementerian atau lembaga khusus yang dipimpin presiden.
Bentrok pekerja di PT GNI, Fraksi PKS desak pemerintah evaluasi hilirisasi nikel
Program hilirisasi nikel dinilai mengorbankan banyak fasilitas negara, tetapi hanya menghasilkan manfaat yang terbatas.
Delapan fraksi di Senayan desak MK tolak sistem proporsional tertutup
Desakan terhadap Mahkamah Konstitusi itu diajukan tanpa PDIP.
Rencana royalti nol persen hilirisasi batu bara dipertanyakan
Berdasarkan pengalaman sebelumnya, harusnya pemerintah memberlakukan tarif royalti progresif ekspor batu bara.
Politikus PKS dan Demokrat kompak minta Jokowi evaluasi proyek KCJB
Prihatin atas terjadinya kecelakaan tersebut dan juga menyesalkan mengapa banyak sekali terjadi kecelakaan selama pembangunan proyek KCJB.
Anggota Komisi VII DPR dukung KPK berantas mafia penambangan liar
Mulyanto berharap KPK dapat bekerja secara profesional dan objektif dalam menyelesaikan masalah ini.
Politikus PKS: Era digital membuka ruang interaksi ideologi
Dampak digital juga bisa menyebarkan ideologi-ideologi yang mungkin bertentangan dengan ideologi negara kita.
Tak kirim DIM RUU EBET, PKS sebut Jokowi melanggar UU
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menyebut, kedua dokumen tersebut sudah diserahkan paling lambat 60 hari sejak diterimanya surat dari DPR.
Kebocoran data semakin marak, BSSN diminta audit keamanan siber
Penipuan online yang semakin sering terjadi, tentu terkait dengan data-data pribadi warga masyarakat yang bocor.
Tolak kenaikan BBM bersubsidi, Fraksi PKS WO dari Rapat Paripurna DPR
Aksi WO dilakukan setelah menyampaikan interupsi perihal kenaikan harga BBM bersubsidi.
Satgasus Merah Putih dibubarkan, PKS minta Polri fokus tangani kasus Brigadir J
Satgasus Merah Putih dibentuk pada 2019, saat Kapolri dijabat oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian.
Kebijakan DMO bakal dicabut, politikus PKS: Tak cukup hanya pakai imbauan
Imbaun terbukti tidak efektif dan membuat harga migor jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan.
PKS tolak kebijakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk beli migor
Pemerintah jangan gonta-ganti kebijakan tata-niaga minyak goreng (migor) curah secara trial by error alias coba-coba.
DPR sebut kenaikan harga BBM dan LPG kebijakan inkonsisten
Kebijakan ini hanya sekedar jalan pintas memindahkan beban atas kenaikan harga migas dunia kepada masyarakat.
Politikus PKS khawatir pemerintah terbiasa dengan kenaikan harga
Kenaikan harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng, kedelai, daging sapi, gula, secara serentak memberatkan masyarakat.
Kementerian ESDM diminta bentuk direktorat penegakan hukum atasi konflik tambang
Lemahnya penegakan hukum diduga menjadi penyebab maraknya tambang ilegal dan penyimpangan izin pertambangan di tanah air.
