Bentrok pekerja di PT GNI, Fraksi PKS desak pemerintah evaluasi hilirisasi nikel
Program hilirisasi nikel dinilai mengorbankan banyak fasilitas negara, tetapi hanya menghasilkan manfaat yang terbatas.
Delapan fraksi di Senayan desak MK tolak sistem proporsional tertutup
Desakan terhadap Mahkamah Konstitusi itu diajukan tanpa PDIP.
Rencana royalti nol persen hilirisasi batu bara dipertanyakan
Berdasarkan pengalaman sebelumnya, harusnya pemerintah memberlakukan tarif royalti progresif ekspor batu bara.
Politikus PKS dan Demokrat kompak minta Jokowi evaluasi proyek KCJB
Prihatin atas terjadinya kecelakaan tersebut dan juga menyesalkan mengapa banyak sekali terjadi kecelakaan selama pembangunan proyek KCJB.
Anggota Komisi VII DPR dukung KPK berantas mafia penambangan liar
Mulyanto berharap KPK dapat bekerja secara profesional dan objektif dalam menyelesaikan masalah ini.
Politikus PKS: Era digital membuka ruang interaksi ideologi
Dampak digital juga bisa menyebarkan ideologi-ideologi yang mungkin bertentangan dengan ideologi negara kita.
Tak kirim DIM RUU EBET, PKS sebut Jokowi melanggar UU
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menyebut, kedua dokumen tersebut sudah diserahkan paling lambat 60 hari sejak diterimanya surat dari DPR.
Kebocoran data semakin marak, BSSN diminta audit keamanan siber
Penipuan online yang semakin sering terjadi, tentu terkait dengan data-data pribadi warga masyarakat yang bocor.
Tolak kenaikan BBM bersubsidi, Fraksi PKS WO dari Rapat Paripurna DPR
Aksi WO dilakukan setelah menyampaikan interupsi perihal kenaikan harga BBM bersubsidi.
Satgasus Merah Putih dibubarkan, PKS minta Polri fokus tangani kasus Brigadir J
Satgasus Merah Putih dibentuk pada 2019, saat Kapolri dijabat oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian.
Kebijakan DMO bakal dicabut, politikus PKS: Tak cukup hanya pakai imbauan
Imbaun terbukti tidak efektif dan membuat harga migor jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan.
PKS tolak kebijakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk beli migor
Pemerintah jangan gonta-ganti kebijakan tata-niaga minyak goreng (migor) curah secara trial by error alias coba-coba.
DPR sebut kenaikan harga BBM dan LPG kebijakan inkonsisten
Kebijakan ini hanya sekedar jalan pintas memindahkan beban atas kenaikan harga migas dunia kepada masyarakat.
Politikus PKS khawatir pemerintah terbiasa dengan kenaikan harga
Kenaikan harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng, kedelai, daging sapi, gula, secara serentak memberatkan masyarakat.
Kementerian ESDM diminta bentuk direktorat penegakan hukum atasi konflik tambang
Lemahnya penegakan hukum diduga menjadi penyebab maraknya tambang ilegal dan penyimpangan izin pertambangan di tanah air.
PKS dorong keterwakilan perempuan 30% di KPU-Bawaslu
PKS mendorong keterwakilan perempuan 30% dalam ranah politik, termasuk dalam komposisi keanggotaan KPU-Bawaslu.
Politikus PKS bandingkan anggaran IKN dengan nasib guru honorer
Persoalan guru honorer bak sebuah drama berseri yang tak kunjung usai.
Anggota Komisi VIII DPR usulkan Jokowi berkunjung ke Arab Saudi untuk lobi haji
Demi memperoleh kepastian soal pemberangkatan jemaah haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2022 M.
Terkait ancaman Omicron, Politisi PKS: Siapkan skenario terburuk!
Selain obat-obatan, pasokan vitamin, oksigen, maupun sarana isolasi terpusat juga perlu disiapkan.
PKS usul LGBT dan perzinahan dilarang dalam RUU TPKS
Selain bertentangan dengan budaya ketimuran dan ajaran agama, LGBT dan perzinahan juga bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.
Anggota Pansus RUU IKN serukan penundaan pembahasan RUU IKN
Dalam draf RUU IKN, ketentuan waktu pemindahan IKN diusulkan pada semester I-2024. Ini terkesan dipaksakan dan sangat tergesa-gesa.
Minus PKS, DPR sahkan RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah
Pengambilan keputusan dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, setelah mendengar laporan pembahasan RUU HKPD oleh Waka Komisi XI.
PKS tolak rencana kenaikan tarif dasar listrik awal 2022
Langkah pemerintah ini, dinilai tidak elok dan bisa bikin kegaduhan baru yang tidak perlu.
Ribuan ikan di Waduk Cirata mati, anggota DPR: PLN harus lakukan evaluasi
Kematian ribuan ikan ini jangan sampai mengganggu operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
PKS pertanyakan nasib revisi UU ITE
Adanya SKB ini jangan dijadikan alasan bagi pemerintah untuk tidak merevisi UU ITE.
