PKS pertanyakan nasib revisi UU ITE
Adanya SKB ini jangan dijadikan alasan bagi pemerintah untuk tidak merevisi UU ITE.
3 catatan FPKS terhadap RUU Kejaksaan Republik Indonesia
Catatan pertama terkait kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dan definisi jaksa.
BPOM diminta tak terbebani terbitkan Izin EUA
BPOM tidak perlu menerbitkan izin penggunaan EUA jika kajian dan tingkat efektifitas vaksin tidak mendalam.
Politikus PKS sayangkan dominasi asing di industri nikel masih tinggi
Jika industri nikel dapat di tata dari hulu ke hilir akan menjadi penyumbang devisa terbesar.
DPR akan merombak total Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lansia
Dikarenakan peraturan perundang-undangan yang lama sudah tidak relevan.
Pembahasan RUU PDP, Politikus PKS: Tak lama jika seperti UU Ciptaker
PKS sudah mendorong RUU tersebut untuk dibahas sejak tujuh tahun lamanya.
BPKP diminta responsif kawal Pemdes kelola anggaran
Pengawasan dana desa amat penting. Tujuannya, agar dapat memastikan program yang dicanangkan dapat berjalan dengan baik.
Organisasi buruh pertanyakan komitmen PKS dan PD gagas legislative review
Inisiatif tersebut dianggap sebuah bentuk komitmen akan sikap penolakan UU Ciptaker.
Fraksi PKS DPR temukan kesalahan teknis pada UU Ciptaker
Dugaan kesalahan teknis tersebut berupa adanya pasal rujukan, hanya saja tidak ada ayat.
Freeport berencana tunda pembangunan smelter, pemerintah diminta tegas
Rencana tersebut menimbulkan kesan abai terhadap pelaksanaan dan tanggung jawab yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020
PKS: Pembahasan dikebut, UU Ciptaker malah jadi serampangan
Mulyanto mengaku heran, Presiden Jokowi menginstruksikan percepatan pembahasan dan pengesahan UU Ciptaker.
Efek negatif UU Ciptaker, PKS: Industri pos lambat laun dikuasai asing
Aturan terkait jasa pengiriman dinilai PKS, berpotensi menggemboskan peran pengusaha lokal untuk menggeliatkan industri tersebut.
Potensi terkikisnya kedaulatan negara di 2 sektor industri akibat UU Ciptaker
Hal itu hasil kajian pada naskah UU Ciptaker versi 812 halaman yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 5 Oktober 2020.
1 tahun kepemimpinan Jokowi, PKS: Gaduh, gagap, gagal
Kondisi tersebut dapat menyebabkan negara berjalan tanpa arah.
Kehadiran UU Ciptaker, berpotensi ciptakan liberalisasi industri alutsista
Potensi itu terdapat dalam sektor kepemilikan modal dan pengawasan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 ayat 1 UU Ciptaker.
Fraksi PKS: Seharusnya Kemenkes jadi leading sector penanganan Covid
Kebijakan pemerintah harus sejalan dengan tata kelola yang baik, dengan mempertimbangkan tupoksi pada setiap elemen terkait.
RUU Penyiaran pada klaster Omnibus Law suburkan praktik liberalisme
Klaster penyiaran dalam RUU Cipta Kerja Omnibus Law akan mengubah sejumlah aturan seperti, menghapus sanksi pidana larangan iklan rokok.
Klaster pendidikan RUU Ciptaker didesak untuk dicabut
Ada unsur pemaksaan pendidikan agar lebih liberal di dalam RUU Ciptakerja.
Perpres perubahan Kartu Prakerja, PKS: Lebih baik dihentikan
Lebih baik skema pelatihan diubah menjadi skema murni dalam bentuk bantuan untuk para pekerja yang terkena PHK.
Fraksi PKS sambut perwakilan massa tolak RUU HIP di gedung DPR
Untuk sementara waktu, para perwakilan aksi diterima Fraksi PKS DPR.
PKS: Dana haji hanya untuk jemaah, tidak untuk yang lain
Dana calon jemaah haji yang dikelola BPKH mencapai Rp135 triliun.
Pemerintah diminta tidak terburu-buru terapkan new normal di Jakarta
Masyarakat khususnya warga DKI Jakarta belum memiliki kesadaran yang cukup untuk mematuhi aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Perpres keterlibatan TNI mengatasi terorisme urgen dikeluarkan
Ada beberapa ancaman terorisme yang sangat membutuhkan TNI
Pemerintah didesak ambil opsi lockdown Pulau Jawa
Mengunci Pulau Jawa akan menjadi langkah penting dalam pengendalian penyebaran coronavirus.
Pemerintah perlu strategi komprehensif atasi Covid-19
Pemerintah harus bertindak cepat dan cermat dalam mengambil kebijakan.
