Langkah Wamendagri usut pembakaran pesawat AMA dinilai perkuat perlindungan masyarakat Papua

Komitmen pemerintah untuk menjaga keamanan sekaligus menjamin keberlangsungan pelayanan publik di Papua kembali ditegaskan menyusul insiden pembakaran pesawat milik PT Associated Mission Aviation (AMA) di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Langkah Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk yang meminta aparat mengusut tuntas peristiwa tersebut dinilai sebagai respons cepat yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga memastikan masyarakat di wilayah pedalaman tetap memperoleh akses terhadap layanan dasar dan konektivitas transportasi.
 
Wamendagri Ribka Haluk pada Jumat (3/7/2026), telah menyampaikan duka cita atas meninggalnya pilot PT AMA, Nicholas F. Goselin, dalam insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa tindakan kekerasan terhadap penerbangan sipil tidak dapat ditoleransi dan harus diproses sesuai ketentuan hukum.
 
"Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya pilot PT AMA, Nicholas F. Goselin. Saya juga mengecam keras tindakan pembakaran pesawat ini dan meminta aparat mengusut tuntas serta menangkap para pelakunya," tegas Ribka.
 
Selain meminta aparat mengusut tuntas kasus tersebut, Wamendagri juga mengimbau pemerintah daerah agar terus berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk memastikan situasi tetap kondusif serta menjamin pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Menurutnya, pemerintah harus tetap hadir memberikan rasa aman bagi masyarakat Papua.
 
Akademisi Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Ricky Ekaputra Foeh, menilai arahan Wamendagri merupakan langkah yang tepat mengingat penerbangan perintis memiliki peran strategis sebagai penghubung utama bagi masyarakat di wilayah pedalaman Papua.
 
"Arahan Wamendagri sangat krusial dan harus segera dieksekusi secara sinergis. Pemerintah daerah tidak boleh pasif karena penerbangan perintis adalah 'urat nadi' bagi masyarakat pedalaman Papua," ujar Ricky, Senin (6/7).
 
Menurut Ricky, penerbangan perintis bukan sekadar sarana transportasi, tetapi menjadi jalur utama distribusi logistik, layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai misi kemanusiaan yang menopang kehidupan masyarakat di daerah dengan akses terbatas.
 
Karena itu, ia menegaskan bahwa keberlangsungan pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas meskipun dihadapkan pada tantangan keamanan.
 
"Pelayanan publik dan misi kemanusiaan memang tidak boleh terhenti oleh aksi teror, namun syarat mutlaknya adalah adanya jaminan keamanan ekstra dari aparat keamanan serta komitmen dari tokoh masyarakat Papua agar tragedi yang menimpa pekerja kemanusiaan tidak terulang kembali di masa yang akan datang," jelasnya.
 
Lebih lanjut, Ricky menilai penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta tokoh adat dan tokoh masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan rasa aman sekaligus memastikan layanan publik tetap berjalan tanpa hambatan.
 
Sejalan dengan hal tersebut, Wamendagri menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mendukung proses penegakan hukum secara profesional sekaligus menjaga stabilitas keamanan di Papua. Pengusutan secara tuntas terhadap pelaku diharapkan memberikan kepastian hukum, mencegah terulangnya peristiwa serupa, serta memperkuat perlindungan bagi masyarakat maupun para petugas yang menjalankan pelayanan di wilayah pedalaman.
 
Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, pemerintah optimistis keamanan Papua dapat terus diperkuat sehingga konektivitas wilayah, distribusi logistik, pelayanan publik, dan berbagai misi kemanusiaan yang bergantung pada penerbangan perintis tetap berlangsung secara aman, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.