Perubahan sikap Demokrat mendukung Pilkada DPRD dinilai mencerminkan pragmatisme elite dan mengancam demokrasi serta desentralisasi pascareformasi.
Sikap Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat berubah haluan dengan menyatakan dukungan terhadap skema pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Padahal, sebelumnya Demokrat dikenal sebagai salah satu partai yang lantang mempertahankan Pilkada langsung dan menolak mekanisme pemilihan lewat DPRD.
Perubahan sikap ini menjadi sorotan karena bertolak belakang dengan rekam jejak figur sentral Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Pada akhir masa jabatannya sebagai presiden pada 2014, Yudhoyono sempat mengeluarkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menganulir skema Pilkada lewat DPRD, menyusul pengesahan Undang-Undang Pemilu. Langkah itu kala itu dipandang sebagai upaya menjaga agenda reformasi dan hak politik rakyat.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Herman Khaeron, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (6/1), menyatakan Demokrat akan mengikuti sikap Presiden dalam menyikapi sistem Pilkada.
”Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah,” katanya.
Pakar Otonomi Daerah dari Universitas Baturaja, Yahnu Wiguno Sanyoto, menilai perubahan sikap elite Demokrat yang kini mendukung usulan Pilkada lewat DPRD lebih mencerminkan upaya menunjukkan loyalitas politik kepada Presiden Prabowo, yang sejak lama melempar wacana pengembalian Pilkada tidak langsung.