Budapest Pride, yang dijadwalkan berlangsung pada 28 Juni, akan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Metropolitan.
Ketegangan antara otoritas kota Budapest dan pemerintah nasional Hungaria memuncak setelah kepolisian melarang penyelenggaraan pawai Budapest Pride tahun ini. Masalahnya di sisi lain Wali Kota Budapest telah menyatakan acara tersebut sebagai agenda resmi kota.
Larangan ini datang setelah pemerintah Hungaria, yang dipimpin oleh Perdana Menteri sayap kanan Viktor Orban, mengesahkan undang-undang pada Maret 2025. Undang-undang tersebut memberi wewenang kepada polisi untuk melarang pawai komunitas LGBTQ+, dengan alasan “perlindungan anak-anak”.
Selain itu, undang-undang ini juga membuka jalan bagi penggunaan kamera pengenal wajah untuk mengidentifikasi peserta pawai—sebuah langkah yang dikecam oleh kelompok-kelompok HAM sebagai pelanggaran terhadap hak privasi.
Wali Kota Budapest Gergely Karácsony, yang dikenal berhaluan liberal dan kerap berselisih dengan pemerintahan pusat, mencoba mengambil langkah strategis. Pada Senin lalu, ia mengumumkan bahwa pawai Budapest Pride, yang dijadwalkan berlangsung pada 28 Juni, akan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Metropolitan sebagai bagian dari perayaan Hari Kemerdekaan Hungaria. Dengan begitu, ia berharap pawai tersebut tidak membutuhkan izin resmi dari pihak kepolisian karena dianggap sebagai acara resmi kota.
Namun, harapan itu segera dibantah oleh polisi. Otoritas kepolisian Budapest menyatakan bahwa aturan baru tetap berlaku, terlepas dari status acara sebagai agenda kota, dan mereka secara resmi melarang pelaksanaannya. Polisi beralasan bahwa peraturan harus tetap ditegakkan dan tidak bisa dikesampingkan oleh keputusan unilateral pemerintah kota.