Pemerintah siap turun tangan memberikan pendampingan dan solusi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, pemerintah pusat tidak akan tinggal diam jika ada pemerintah daerah (pemda) yang mengalami kesulitan akibat kebijakan pengalihan dana transfer ke daerah (TKD) pada 2026.
Tito menyebut, pemerintah siap turun tangan memberikan pendampingan dan solusi, asalkan daerah terlebih dahulu melakukan exercise atau latihan penataan ulang anggaran secara mandiri.
“Pak Purbaya (Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa) juga sudah menyampaikan hal yang sama — exercise dulu, baru nanti pusat bantu daerah yang kesulitan,” ujar Tito usai membuka Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah 2025 di Jakarta, Kamis (9/10).
Tito menilai, kebijakan pengalihan TKD bukan untuk melemahkan kinerja daerah, melainkan untuk mendorong tata kelola keuangan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Ia meminta kepala daerah tidak reaktif terhadap angka transfer TKD, tetapi melakukan simulasi efisiensi terlebih dahulu.
“Jangan langsung pesimistis atau membandingkan angka dengan tahun sebelumnya. Hitung dulu berapa kebutuhan riil untuk pegawai, pendidikan, kesehatan, perawatan jalan, BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dan operasional sekolah. Kalau setelah exercise ternyata masih berat, baru laporkan ke pusat,” jelasnya.