Buntut blokir barang komersial masuk, Hamas dituding pungut pajak

Otoritas Israel mengumumkan penghentian seluruh masuknya truk barang dan pasokan komersial ke Jalur Gaza. Kebijakan ini diberlakukan setelah muncul tuduhan bahwa kelompok Hamas mengambil keuntungan finansial dengan mengenakan pajak atau bea masuk atas barang-barang komersial yang tiba melalui penyeberangan Kerem Shalom.

Al Jazeera (15/10/2026) melaporkan bahwa pihak berwenang Israel mengeklaim bahwa penghentian ini terpaksa dilakukan guna menghentikan aliran dana yang diduga masuk ke kantong kelompok bersenjata tersebut melalui pungutan pajak dagang.

Di sisi lain, kelompok Hamas dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Mereka menyebut klaim Israel sebagai kebohongan belaka dan bagian dari propaganda untuk memperketat blokade. 

Hamas menyatakan bahwa pungutan yang dimaksud murni merupakan prosedur regulasi bea cukai resmi yang dikelola oleh instansi pemerintah sipil setempat untuk melayani kepentingan publik dan menjaga stabilitas pasar, bukan untuk mendanai sayap militer.

Langkah penghentian impor komersial ini dikhawatirkan akan memperparah krisis kemanusiaan di Gaza. Sejumlah lembaga kemanusiaan internasional memperingatkan bahwa pembatasan pasokan bebas ini akan membuat harga kebutuhan pokok melonjak tajam dan memperluas ancaman kelaparan bagi jutaan warga sipil di tengah konflik yang belum mereda (Reuters, 15/10/2026).