Ace sebut akselerasi munas labrak aturan Partai Golkar

Sejumlah kader Partai Golkar mendesak musyawarah nasional dipercepat.

Presiden Joko Widodo (kedua kanan), Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kiri), Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri), dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) berbincang saat menghadiri acara Buka Puasa Bersama Partai Golkar, di Jakarta, Minggu (19/5). /Antara Foto

Ketua Dewan Pimpian Pusat (DPP) Partai Golkar Tb Ace Hasan Syadzily mengatakan, musyawarah nasional akan dilakasanakan pada Desember 2019 sesuai dengan dengan amanat Munaslub 2017 dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

Karena itu, Ace meminta agar semua kader Golkar bersabar menunggu munas dan tidak mendorong digelarnya musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
  
"Jadi, kita minta jangan terburu-buru. Kita ikuti aturan main dan itu ada di dalam AD/ART," kata Ace saat ditemui di Kompleks DPR, Rabu (19/6). 

Sebelumnya, sejumlah kader tergabung dalam Barisan Pemuda Partai Golkar (BPPG) munas dipercepat. Wakil Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) mengatakan, munas perlu diakselerasi sebagai saluran untuk mempertanyakan kinerja Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. 

"Golkar terpuruk di peringat ketiga setelah Partai Gerindra pendapatan suaranya. Itu harus dievaluasi menyeluruh. Evaluasi menyeluruh partai itu tertingginya adalah musyawarah nasional. Dari munas itulah kami mendengar pertanggungjawaban Airlangga Hartarto sebagai ketum," kata Aziz. 

Ace menilai, akselerasi munas bakal mengganggu konsolidasi partai. Ia pun meminta kader-kader Golkar fokus merampungkan kerja-kerja partai yang belum tuntas pasca-Pemilu 2019. Salah satunya ialah mengawal sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.