Apkasi dukung Pilkada 2020 tetap digelar
Pilkada bukan hanya soal kontestasi politik, tetapi juga terkait kebijakan di daerah.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Sokhiatulo Laoli mendukung pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk segera merumuskan opsi-opsi terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.
Tujuannya, agar menjadi pedoman dan jaminan terhadap penyelenggaraan Pilkada 2020, sehingga dilaksanakan dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat.
Laoli berharap opsi-opsi tersebut bisa memberikan landasan konstitusional terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pilkada Serentak, sehingga bisa menghasilkan hasil Pilkada 2020 yang profesional dan kredibel.
“Karena itu, Apkasi menghimbau kepada seluruh pihak yang akan terlibat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pilkada 2020 untuk memberikan dukungan terhadap opsi-opsi yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Terutama untuk mematuhi dan melaksanakannya secara jujur, terbuka dan bertanggung jawab untuk tujuan memberikan hak dan kewajiban masyarakat demi tetap terselenggaranya tujuan-tujuan pemerintahan untuk melindungi, menjamin dan memberikan keselamatan, kesejahteraan dan keadilan bagi warga masyarakatnya,” kata Laoli dalam siaran pers, Jumat (2/10).
Laoli juga mengingatkan, kalau pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda, justru akan bermasalah, khususnya terkait dengan anggaran Dana Hibah Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di mana masing-masing daerah yang melaksanakan pilkada sudah melunasinya.