Bahas anggaran bareng BNN, Suding: Saya ingin satu terobosan

Anggaran negara dinilai tak berpihak pada pemberantasan narkoba.

Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Suding/Foto Dok DPR

Anggota Komisi III DPR RI Sarifudding Suding menilai anggaran negara belum memihak terhadap pemberantasan narkotika. Menurut Suding, anggaran untuk pemberantasan narkoba bertolak belakang dengan kondisi kedaruratan narkotika di Indonesia.

"Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) sering sekali mengatakan bahwa kita dalam kondisi darurat narkoba, bahkan setiap presiden bilang begini. Tapi politik anggaran kita kok tidak memihak dalam pemberantasan narkotika ini," kata Suding dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Narkotika (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Senayan, Kamis (3/6).

Pernyataan Suding ini menanggapi usulan anggaran sebesar Rp868.750.000.000 miliar untuk penguatan intelijen BNN yang disampaikan Kepala BNN, Petrus Reinhard Golose kepada Komisi III DPR. "Kalau melihat usulan anggaran yang bapak sampaikan ini, penambahan Rp868 miliar dari pagu indikatif Rp1,6 triliun, saya kira ini sangat kecil ya dengan kondisi negara kita," ujar Suding.

Suding berharap Petrus dapat membawa BNN ke arah penguatan terhadap pemberantasan narkotika dengan dukungan anggaran yang memadai. Menurutnya, pengalaman Petrus saat menjabat Kapolda Bali sebelumnya harusnya ditularkan ke BNN. "Saya ingin satu terobosan, Pak. Terobosan yang betul-betul bapak lakukan seperti ketika jadi Kapolda Bali," jelasnya.

Di sisi lain, Suding juga meminta Petrus untuk memperkuat kerja sama lintas negara dalam pemberantasan narkotik, terutama di wilayah-wilayah perbatasan. Menurut dia, perbatasan sebagai pintu masuk narkotik harus dihentikan, kondisi yang menjadi momok selama ini.