Pemerintah kucurkan BLT minyak goreng, LaNyalla: Oligarki sawit menang hattrick!

Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti, menyoroti kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng bagi 20,5 juta warga miskin dan 2,5 juta penjual gorengan. Menurutnya, keputusan tersebut mengindikasikan pemerintah tidak berdaya di hadapan oligarki sawit dalam memastikan domestic market obligation (DMO) menjadi prioritas dan harga eceran tertinggi (HET) tetap di Rp14.000 per liter berjalan di lapangan.

"Ini namanya oligarki sawit menang tiga kali berturut-turut alias hattrick. Pertama, menang karena harga CPO dunia naik. Kedua, menang karena akhirnya HET minyak murah dicabut pemerintah. Ketiga, menang karena pengumunan para mafia minyak goreng batal dan hilang ditelan bumi," ujarnya dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (5/4).

Menurut LaNyalla, kenaikan harga CPO membuat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada 2021 mencatat rekor pengumpulan pungutan dana ekspor lebih dari Rp69 triliun. Dengan nilai ekspor FOB Sawit di kisaran US$28,99 miliar atau sekitar Rp409 triliun.

"Tapi, jangan salah, dana di BPDPKS itu 90% kembali ke perusahaan kelapa sawit untuk peremajaan sawit dan untuk pengembangan proyek B-30. Kalau lihat dari alokasi, ada sisa sekitar Rp10 triliun. Itu mungkin yang digunakan untuk BLT, yang totalnya sekitar Rp7 trilliun," jelasnya.

LaNyalla pun menyayangkan pemerintah mengucurkan BLT minyak goreng. Pangkalnya, kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah mengalah dan cara pintas agar pengusaha-pengusaha besar tidak rugi.