Ketika MPR diminta kembali ke UUD 1945 asli
Pada hakikatnya, gagasan kembali ke UUD 1945 asli tetap menyerap semangat reformasi.
Soal putusan MK, Ketua DPD RI: MK sudah tercemar tradisi politik!
Sudah saatnya Indonesia menyadari kalau sistem saat ini semakin kebablasan dan semakin meninggalkan Pancasila.
Senator Papua Barat sebut penyelesaian HGU lamban picu konflik agraria
KPA mencatat, memasuki tahun ke-9 pemerintahan Jokowi, terjadi 2.710 konflik agraria rentang 2015-2022 dan berdampak pada 5,8 juta ha tanah.
Senator dukung pelaporan dugaan korupsi 4 BUMN kepada Kejagung
Menteri BUMN, Erick Thohir, menduga penyimpangan dana pensiun 4 BUMN itu serupa kasus ASABRI dan Jiwasraya.
Anggota DPD RI ini minta masyarakat sambut pemilu dengan sukacita
Jika pemilu disambut dengan sukacita, maka hal-hal yang bisa mengganggu jalannya pesta demokrasi yang penuh kegembiraan ini bisa dihindari.
DPD kembali dorong implementasikan sistem bernegara berdasarkan Pancasila
Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional.
Kisruh di Pulau Rempang, Ketua DPD RI ingatkan konsep ekonomi Pancasila
Perlunya sistem bernegara di Indonesia kembali kepada Pancasila, dengan membuka ruang bagi utusan-utusan untuk duduk di MPR.
Cak Imin diperiksa KPK, Ketua DPD RI: Justru biar terang benderang!
DPD RI berharap tidak perlu dibangun opini lain, termasuk dijadikan bahan bakar isu politik.
DPD 'hidup segan mati tak mau': Sudah saatnya bubar?
Anggota DPD RI terbelah. Ada yang ingin lembaga tersebut dilebur ke DPR. Ada pula yang ingin DPD tetap berdiri sendiri.
Sylvi tolak usul Jimly soal pembubaran DPD: Percepat kemajuan daerah
Jimly Asshiddiqie sebelumnya mengusulkan DPD RI dibubarkan dan dimasukkan ke dalam DPR sebagai perwakilan daerah.
DPD harap konstestasi pemilu tak digiring angka elektabilitas
Cara ini membuat masyarakat harus memilih berdasarkan penyajian oleh lembaga tertentu.
Sebut Indonesia tinggalkan Pancasila, La Nyalla ajukan proposal kenegaraan
Pada poin pertama, mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Hal ini dirasa sebagai sebuah sistem demokrasi yang berkecukupan.
DPD tuding amendemen UUD 1945 bikin Indonesia tinggalkan Pancasila
Perubahan isi dari pasal-pasal dalam konstitusi tersebut membuat UUD 1945 justru menjabarkan semangat individualisme dan liberalisme.
LaNyalla usul kedudukan MPR jadi lembaga tertinggi negara lagi, sepakat?
Posisi MPR pascareformasi setara dengan lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif lainnya.
Minta menteri tak PHP, Ketua DPD RI: Katanya dapat pembiayaan, ternyata pinjaman!
Salah satu contoh adalah program JETP (Just Energy Transition Partnership) yang dibanggakan sebagai hasil gemilang pertemuan G20 di Bali.
Tak kooperatif, DPD minta debitur dan obligor BLBI disanksi
Pansus BLBI DPD juga mendorong masa tugas dan kewenangan Satgas BLBI ditambah karena masa tugasnya berakhir pada Desember 2023.
Wewenang jaksa usut korupsi digugat, DPD: Justru harusnya diperkuat
Ketika kewenangan kejaksaan dibatasi, menurut senator asal Papua Barat ini, justru bakal menjadi masalah.
Eks Ketua KPK Agus Rahardjo benarkan maju DPD RI, alasannya?
Ada beberapa parpol yang menawarinya bergabung, tetapi Agus akhirnya memilih maju secara individu.
Senator Papua Barat harap hukuman oknum jaksa EKT beri efek jera
Kejagung menonaktifkan oknum Kejari Batu Bara karena memeras keluarga pelaku tindak pidana narkotika. Ia bahkan telah diperiksa internal.
Berkat PTUN, Fadel kembali jadi Wakil Ketua MPR RI
Fadel mengatakan, pemecatan dirinya tersebut merupakan kekonyolan yang luar biasa karena ditendang oleh kolega sendiri.
ST Burhanuddin jadi faktor tingginya kepercayaan publik terhadap kejaksaan
Berdasarkan survei LSI periode April 2023, Kejagung menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya publik daripada institusi sejenis.
DPD RI saat ini: Tak bertaji, tak diminati
Peminat DPD RI terus menurun. KPU mencatat hanya 771 orang yang mendaftarkan diri jadi bacalon anggota DPD RI untuk Pemilu 2024.
Satgas BLBI diminta fokus eksekusi hak tagih ke obligor dan debitur
Langkah tegas sangat diperlukan mengingat obligor tidak punya niat sama sekali menyelesaikan kewajibannya kepada negara.
Bencana alam semakin marak, anggota DPD: Tanggung jawab bersama
Bencana alam menimbulkan rasa keprihatinan bagi semua masyarakat. Sekaligus memanggil semua kalangan untuk membantu sesama.
KPU akan ubah prosedur pendaftaran DPD RI pada Pemilu 2024
Pendaftaran baru bisa dilakukan bakal calon jika memenuhi syarat minimal dan sebaran sesuai UU 7/2017.
