Survei Charta Politika: 76,2% publik tak setuju penundaan pemilu
Penolakan Jokowi linier dengan semakin naiknya tingkat penolakan terhadap isu penundaan Pemilu 2024.
Survei Charta Politika mengungkapkan, mayoritas atau 76,2% publik tidak setuju dengan usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hanya 16,3% responden menyatakan setuju dan 7,5% tidak menjawab.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, respons masyarakat terkait penolakan terhadap penundaan Pemilu 2024 berbanding lurus dengan pernyataan resmi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berkomitmen melaksanakan Pemilu 2024 sesuai jadwal.
"Penolakan Jokowi linier dengan semakin naiknya tingkat penolakan terhadap isu penundaan Pemilu 2024," kata Yunarto dalam keterangan pers yang disiarkan di akun YouTube Charta Politika Indonesia, Senin (13/6).
Pada agenda rapat terbatas (ratas) soal persiapan pemilu dan pilkada di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (10/4), Jokowi menegaskan pemilu dilaksanakan pada 14 Februari dan pilkada (pemilihan kepala daerah) dilaksanakan di November 2024.
Yunarto mengatakan, survei diawali dengan pertanyaan terkait isu penundaan pelaksanaan Pemilu 2024. Kemudian, responden ditanya soal tahu atau tidaknya tentang pelaksanaan Pemilu 2024 yang meliputi pemilu legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota dan DPRD Kabupaten), pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah (bupati, wali kota dan gubernur).