Sidang Tahunan MPR, Bamsoet singgung tertundanya pemilu
"Bagaimana pengaturan konstitusionalnya jika pemilihan umum tertunda, sedangkan masa jabatan presiden-wakil presiden ... telah habis?"
Bawaslu ungkap alasan perlunya bahas opsi penundaan pilkada
Misalnya pilkada di Makassar ada gangguan keamanan, maka tak bisa ada pengerahan dari polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain.
KY periksa Ketua PN Jakpus buntut putusan penundaan Pemilu 2024
Materi pemeriksaan bersifat tertutup dan hanya digunakan untuk kepentingan pemeriksaan etik.
Demokrat: Penundaan pemilu ini akan menjadi aib pemerintahan Bapak Jokowi
Isu penundaan Pemilu 2024 kembali mengemuka setelah PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU.
KPU membangkang, tak acuhkan putusan penundaan Pemilu 2024
KPU sedang menyusun materi banding dan segera disampaikan ke Pengadilan Tinggi Jakarta.
Komisi II DPR panggil KPU bahas putusan PN Jakpus
Rapat dengan DPR mengenai putusan PN Jakpus akan dilakukan usai disetujui pimpinan DPR.
Kemendagri sebut KPU boleh abaikan putusan penundaan Pemilu 2024
"KPU banding ataupun tak banding, tahapan pemilu tetap dilanjutkan dan penyelenggara pemilu boleh abaikan substansi putusan PN."
Pekan ini, KPU ajukan banding putusan penundaan Pemilu 2024
Putusan penundaan Pemilu 2024 diterbitkan PN Jakpus dalam memutus perkara yang diajukan Partai Prima.
MA diminta keluarkan fatwa batalkan keputusan PN Jakpus soal pemilu
Putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung disebut bisa menganulir hasil gugatan Partai Prima.
Muhammadiyah sebut putusan PN Jakpus langgar konstitusi
Putusan PN Jakarta Pusat tersebut bertentangan dengan konstitusi sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
PDIP minta Partai Prima taati aturan main: Masuk SD saja memerlukan syarat
PDIP menolak putusan PN Jakpus atas gugatan Partai Prima, yakni menunda pelaksanaan Pemilu 2024.
Komisi Yudisial pastikan kawal proses banding putusan PN Jakpus
KY tidak berwenang memeriksa putusan, namun hanya bisa mengawasi proses hukum di tingkat selanjutnya.
KY dan Presiden didesak turun tangan atas putusan PN Jakpus
KY didesak periksa tiga hakim yang mengabulkan gugatan Partai Prima mengenai penundaan Pemilu 2024.
Prima bantah gugatan pemilu adalah titipan
Prima sebut gugatan diajukan sebagai bentuk partisipasi hak politik.
Partai Prima bantah mau tunda pemilu tapi mulai dari awal
Dalam estimasi Partai Prima, proses awal tahapan pemilu sekitar 2 tahun 4 bulan.
Putusan penundaan pemilu dipastikan bukan sensasi
PN Jakpus membantah tudingan berlebihan Mahfud MD atas putusan penundaan pemilu.
PN Jakpus disebut langgar konstitusi, PSHK minta putusan penundaan pemilu dianulir
"Tidak terlalu jauh apabila Putusan 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dapat dikatakan telah melanggar konstitusi."
Pimpinan MPR: Putusan penundaan Pemilu 2024 bertentangan dengan UUD 1945
Sejak UU Administrasi Pemerintahan berlaku, semua gugatan PMH oleh pejabat pemerintahan merupakan kewenangan PTUN.
KY akan panggil hakim PN Jakpus pemvonis penundaan Pemilu 2024
KY juga akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung terkait dengan putusan ini serta aspek perilaku hakim yang terkait.
Pengamat: Putusan PN Jakpus tunda Pemilu 2024 tak bisa dieksekusi
"Putusan ini masuk dalam kategori putusan yang non-executable karena tidak memiliki aspek manfaat dan kepastian hukum."
Respons KY soal putusan PN Jakpus tunda Pemilu 2024
KY akan melakukan penindakan jika ada dugaan pelanggaran perilaku hakim PN Jakpus dalam memutuskan penundaan Pemilu 2024.
KPU pastikan Pemilu 2024 berjalan sesuai tahapan
KPU menyebutkan kasus ini sudah pernah diuji oleh PTUN dan sudah dinyatakan tidak dapat diterima.
Putusan penundaan pemilu dikecam, kemunduran demokrasi semakin terlihat
Putusan yang mengabulkan gugatan Partai Prima ini menghukum KPU untuk menunda pemilu.
Respons Megawati soal putusan PN Jakpus tunda pemilu
Megawati meminta adanya pengusutan dugaan penyelewengan jabatan di PN Jakarta Pusat usai putusan tersebut.
Putusan PN Jakpus tunda pemilu dinilai berlebihan
Putusan yang mengabulkan permohonan Partai Prima tersebut berpotensi mengacaukan tahapan Pemilu 2024.
