Di balik layar relasi NU dan Jokowi kini

Tak hanya rajin mengkritik pemerintah, NU juga tak bakal mengundang Jokowi ke acara munas.

Ketua PBNU Said Aqil semakin rajin mengkritik kinerja pemerintahan Jokowi. Ilustrasi Alinea.id/Dwi Setiawan

Kabar itu kali pertama beredar di media sosial kalangan Nahdliyin, Januari lalu. Disebutkan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tak akan mengundang perwakilan pemerintah dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2020 yang bakal dihelat pada 18-19 Maret di Pondok Pesantren Al Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Timur.

Dalam unggahannya di media sosial, Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Pusat Zainal Arifin Junaidi bahkan menegaskan, NU tidak akan membuat atau menyebarkan proposal ke kalangan pemerintah, BUMN dan swasta. Ia menyebut hanya orang NU yang bakal hadir di hajatan tersebut. 

Saat dikonfirmasi, Zainal membenarkan kesepakatan itu. NU, kata dia, sengaja tak mengundang para pejabat teras demi menjaga jarak dengan kekuasaan. Pasalnya, PBNU kerap dipandang disetir pemerintah setelah Jokowi-Ma'ruf memenangi Pilpres 2019.

"Jujur itu beban buat PBNU. Sebagian kalangan menganggap PBNU itu sekarang manut saja sama pemerintah. Nah, supaya tidak kelihatan manut, maka kami memilih tidak mengundang Presiden Jokowi dan Pak Wapres Ma'ruf Amin," ujarnya kepada Alinea.id, Rabu (26/2).

Arifin tercatat sebagai salah satu panitia dalam Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2020. Untuk hajatan kali ini, NU mengambil tema "Islam Nusantara dan Kemandirian NU untuk Peradaban Dunia".