PDIP kalah ketika pilpres diikuti lebih dari dua paslon presiden-wapres, seperti pada 2004 dan 2009.
Pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, yang mendorong Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 hanya diikuti dua pasangan calon (paslon) dinilai sebagai upaya memengaruhi proses seleksi.
"Pernyataan Sekjen PDIP yang menginginkan pemilihan presiden diikuti hanya dua pasangan calon semakin menguatkan indikasi adanya upaya yang sangat serius dari penguasa saat ini untuk memengaruhi proses seleksi pasangan calon presiden dan wakil presiden (wapres)," ucap Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (15/9).
Menurut Ipang, sapaannya, kecurigaan tersebut diperkuat dengan data Voxpol Center, di mana 40,3% publik percaya adanya intervensi penguasa untuk memengaruhi proses seleksi paslon presiden. "Ini mencerminkan tingkat ketidakpercayaan publik terhadap integritas proses politik."
Lebih jauh, ia berpendapat, keinginan Hasto agar pilpres diikuti dua paslon tidak lepas dari pengalaman PDIP. Kandidat yang diusung partai berlogo banteng moncong putih selalu kalah ketika pilpres diikuti banyak kandidat, utamanya pada putaran kedua.
"Pernyataan Sekjen PDIP ini lebih mencerminkan akan adanya kekhawatiran tentang potensi kekalahan jika pasangan calon presiden lebih dari dua pasang. Dan jika terjadi pemilihan putaran kedua, sangat traumatik bagi PDIP dan berpotensi menggoyahkan dominasi mereka," tuturnya.