DPR desak evaluasi kebijakan ekspor CPO
Pelarangan CPO diprotes banyak petani sawit karena merugikan.
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, mendesak pemerintah segera mengevaluasi aturan pelarangan ekspor Crued palm oil (CPO) yang diteken Presiden Joko Widodo sejak April lalu. Bahkan, aturan tersebut disarankan segera dicabut.
Menurutnya, keluhan dari puluhan kepala desa di Bengkulu terus berdatangan. Mereka merasa sangat dirugikan oleh kebijakan tersebut.
Dia berpandangan, sekarang dampak buruk kebijakan ini semakin sistemik, baik pada petani hingga masyarkat harus kehilangan pasar ekspor yang kecewa.
"Sejak awal kami sudah mewanti-wanti bahwa, kebijakan ekonomi yang tidak dihitung secara matematis ini akan sangat berdampak langsung pada petani dan daerah penghasil sawit," ucap Sultan melalui keterangan resminya, Sabtu (14/05).
Dia mengutarakan, kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan harga minyak goreng di pasaran domestik ini belum kunjung terasa dampaknya secara efektif, dan justru semakin memperumit masalah. Harga minyak goreng tak kunjung turun signifikan ke harga semula dan nilai tukar petani sawit juga harus merana.