DPR minta pemerintah jadi mediator konflik Rusia-Ukraina

Serangan militer Rusia terhadap Ukraina memberikan dampak bagi perdamaian dunia dan stabilitas ekonomi global. 

Duta Besar Ukraina untuk RI, Vasyl Hamianin (kiri), meminta pemerintah Indonesia menjadi juru damai dalam konflik Rusia-Ukraina saat mendatangi Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR Parlemen Ukraina, Sugeng Suparwoto (kanan), di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (2/3/2022). Twitter/@DPR_RI

Indonesia diharapkan berperan aktif membuka dialog di tengah peperangan di Eropa Timur. Karenanya, Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR-Parlemen Ukraina, Sugeng Suparwoto, mendorong pemerintah menjadi mediator antara Rusia dan Ukraina.

"Kami mendorong pemerintah Indonesia untuk berperan aktif, segera melakukan peran aktif antardua negara ini, seperti membuat forum khusus," katanya dalam sebuah keterangan usai menerima Dubes Ukraina untuk RI, Vasyl Hamianin, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/3). "Lebih cepat lebih baik." 

Sugeng pun berharap, semua pihak mengedepankan diplomasi dan dialog dalam menyelesaikan berbagai masalah. Menurutnya, kemanusiaan harus menjadi pertimbangan utama dalam penyelesaian konflik Rusia-Ukraina karena masyarakat sipil bakal menggung dampak terbesar dalam situasi perang.

Di samping itu, menurutnya, serangan militer Rusia ke Ukraina berdampak bagi perdamaian dunia dan stabilitas ekonomi global. 

Sugeng menambahkan, DPR selama ini memiliki hubungan yang baik dengan Parlemen Ukraina ataupun Parlemen Rusia. Senayan pun bersedia menjadi mediator dialog melalui jembatan diplomasi.