Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira menegaskan pentingnya pendekatan yang tepat dan terukur dalam penanganan isu-isu di Papua.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira menegaskan pentingnya pendekatan yang tepat dan terukur dalam penanganan isu-isu di Papua, terutama pascapembentukan sejumlah daerah otonomi baru (DOB). Andreas baru saja pulang dari kunjungan kerja ke Sorong, Papua Barat Daya.
Menurut Andreas, penugasan pejabat tinggi ke Papua, termasuk Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, perlu mempertimbangkan urgensi, kesiapan infrastruktur, dan sensitivitas sosial masyarakat setempat. Ia mewanti-wanti supaya kehadiran pejabat pusat di Papua tidak menimbulkan persoalan baru yang kontraproduktif.
“Saya kemarin baru dari Sorong. Di sana, kami lihat langsung banyak kebutuhan infrastruktur dasar yang belum terpenuhi, seperti kantor gubernur dan dinas-dinas yang belum terbentuk,” ujar Andreas kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7).
Andreas menilai bahwa pembangunan gedung-gedung pemerintahan yang masih belum selesai sebaiknya menjadi prioritas sebelum menambahkan beban anggaran untuk membangun fasilitas baru, seperti kantor khusus untuk Wakil Presiden di Papua.
“Jangan sampai yang satu belum selesai, kita sudah bangun yang lain. Itu (pembangunan kantor baru) bisa jadi sensitif bagi masyarakat Papua,” ujar Andreas.