Gaduh penunjukan penjabat kepala daerah, DPR mengadu ke Jokowi
Ada penjabat kepala daerah yang mengundurkan diri tak lama setelah pelantikan.
Anggota Komisi II DPR Anwar Hafid, meminta Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Praktikno menyampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal kegaduhan penunjukan penjabat kepala daerah. Menurut dia, kegaduhan penunjukan penjabat kepala daerah tak lepas dari buruknya komunikasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan para gubernur.
Bahkan, ada penjabat kepala daerah yang mengundurkan diri tak lama setelah pelantikan.
"Demikian juga soal gubernur, komunikasi antara Mendagri (Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian) dan para gubernur, kita dengar ada penolakan pelantikan kemudian ada, bahkan ada baru-baru Pak Mensesneg, habis dilantik, penjabat yang ditunjuk itu langsung mengatakan mengundurkan diri," ujar Anwar dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Mensesneg Pratikno di Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6).
"Ini kan wibawa pemerintah ada di mana kalau seperti ini," sambung dia.
Mulanya, Anwar menyoroti kegaduhan penunjukan kepala daerah oleh Kemendagri. Dalam hal ini, Anwar secara khusus menyoroti penunjukan penjabat dari kalangan militer (TNI/Polri) aktif.