Kirim surat, ICW tantang Luhut buka big data tunda Pemilu 2024
ICW menilai Luhut hanya membuat kontorversi, setelah sebelumnya melaporkan pegiat hak asasi manusia Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.
Indonesian Corruption Watch (ICW) mendesak Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan membuka data perihal big data 110 juta pengguna internet yang mendukung penundaan Pemilu 2024. ICW menilai Luhut hanya membuat kontorversi, setelah sebelumnya melaporkan pegiat hak asasi manusia Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.
Desakan agar Luhut membuka data tersebut disampaikan ICW melalui surat permintaan informasi publik kepada Kemenkomarves yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan pada hari ini, Rabu (30/3).
"Kami mendesak Luhut segera membuka informasi publik berupa big data pengguna internet yang mendukung penundaan pemilihan umum tahun 2024," ujar ICW dalam keterangan pers yang diterima Alinea.id, Rabu (30/3).
ICW menegaskan, desakan agar Luhut membuka big data ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pernyataan Luhut yang disampaikan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum, dikategorikan oleh undang-undang sebagai informasi publik yang wajib disediakan setiap saat.
"Sehingga jelas, tidak ada alasan bagi Luhut untuk menolak membuka big data yang disampaikan," kata ICW.