Kongkalikong elite, Jokowi didesak copot menteri yang mendorong isu tunda pemilu
Menurut Kontras, wacana penundaan pemilu bentuk kongkalikong politik antar elite.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot para menteri yang mendorong perpanjangan jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024. Menurut Kontras, wacana tersebut bentuk kongkalikong politik antar elite. Hal tersebut dilakukan secara terstruktur, sebab dilakukan oleh pejabat publik dalam struktur pemerintahan.
"Bahkan kami mencurigai bahwa wacana ini datang dari sekeliling istana dalam hal ini kabinet kerja. Eskalasinya pun menyasar untuk memobilisasi struktural bawah dalam pemerintahan seperti halnya kepala desa," ujar Wakil Koordinator Kontras, Rivanlee Anandar dalam keterangan pers, Sabtu (9/4).
Rivanlee mengatakan, selain terstruktur, konsolidasinya pun dilakukan dengan sangat sistematis. Alasannya dapat dilihat dari perencanaannya dan mobilisasi terlihat secara matang.
"Langkah dan alurnya nampaknya disusun begitu rapih. Kami menduga wacana ini juga akan berlangsung masif dan menyeluruh di daerah di seluruh Indonesia secara diam-diam," tegas dia.
Menurut Rivanlee, wacana yang digulirkan ini juga menegaskan wujud legalisme autokratik. Praktik ini, sebut Rivanlee, sangat berbahaya, sebab negara mengarah pada rezim otoritarian, tetapi masih seakan-akan menggunakan cara yang demokratis.