Kontras: Penyempitan ruang kebebasan sipil semakin nyata!
Kontras mencatat setidaknya terdapat 183 peristiwa pelanggaran hak terhadap kebebasan berekspresi, mulai dari serangan fisik hingga digital.
Soal kepemilikan tambang, Luhut: Saya tidak ada waktu bermain-main
Luhut memastikan tidak tahu-menahu soal pergerakan bisnis yang dijalani perusahaan semenjak dirinya menjabat kursi menteri.
Hari ini Luhut Binsar Pandjaitan akan datangi PN Jaktim
Perkara pencemaran nama baik terhadap Luhut menyeret Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti.
Keluarga korban Kanjuruhan datangi Komnas HAM: Kami hanya minta keadilan!
Kedatangan perwakilan keluarga korban didampingi kuasa hukum dari LBH Pos Malang dan KontraS.
Polisi tetap usut aspek pidana kasus 5 calo bintara Polri
Penyidik tengah mengumpulkan alat-alat bukti tambahan.
Polri dinilai tidak pernah serius untuk berubah lebih baik
Alih-alih menindak, pendekatan yang diambil hanya sebatas memberi sanksi etik bagi lima calo bintara itu.
KontraS-Amnesty International kecam penggunaan gas air mata di Semarang
"Kami mempertanyakan keseriusan kepolisian yang ingin berbenah diri dalam melakukan pengamanan pertandingan olahraga."
Soal darurat sipil, pernyataan Wakil Ketua DPR dinilai dapat memicu eskalasi kekerasan di Papua
Dengan adanya kebijakan darurat sipil pemerintah dapat melarang atau membatasi pengiriman berita atau percakapan telepon atau radio.
Akui tak ideal, KY tolak usul seleksi ulang hakim ad hoc HAM
KY telah menyerahkan tiga calon hakim ad hoc HAM ke DPR untuk mengikuti fit and proper test dan ditetapkan.
KontraS desak kepolisian bebaskan massa aksi tolak KUHP di Jabar
KontraS membeberkan adanya 30 massa aksi yang ditangkap polisi saat demo KUHP.
Uji kelayakan calon Panglima TNI Yudo Margono disebut hanya formalitas
Uji kelayakan calon Panglima TNI Yudo Margono seharusnya terbuka.
Catatan Kontras untuk Panglima TNI baru
KontraS menilai sedikitnya masih ada delapan permasalahan yang belum tuntas atau mendapat perhatian dari institusi TNI.
8 Rekomendasi TAP-HAM untuk kasus kerangkeng manusia di Langkat
Tim menilai proses hukum yang berjalan dalam perkara ini belum cukup maksimal menyeret aktor intelektual yang terlibat.
TAP-HAM soal kerangkeng manusia di Langkat: Lepas tanggung jawab dan tak berizin
Ada kepala lapas (kalapas) yang bertugas mengatur seluruh kegiatan penghuni kerangkeng atau disebut anak kereng.
TAPHAM dapati bukti Bupati Terbit Rencana eksploitasi korban
Pemaksaan untuk bekerja tanpa kompensasi yang layak juga merupakan pelanggaran terhadap HAM, khususnya hak atas standar kerja.
Enam poin catatan KontraS soal 3 tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Indonesia tak kunjung mengalami perbaikan signifikan di tahun ketiga kepemimpinan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Jokowi dinilai tak tegas tanggapi wacana perpanjangan masa jabatan presiden
Respon yang ditunjukkan selama ini mengesankan Jokowi menikmati berkembangnya wacana tersebut.
Jokowi-Ma'ruf dinilai gagal hadirkan ruang aman berekspresi bagi masyarakat
KontraS menemukan pembiaran atas pelanggaran terhadap kebebasan digital terus dilakukan pemerintah.
Catatan KontraS soal 3 tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf: Reformasi Polri mandek
Sejumlah permasalahan di tubuh Polri tak kunjung terselesaikan selama 3 tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf sehingga memantik keresahan publik.
KontraS: Jokowi ingkari janji penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu
Salah satunya yang jadi perhatian KontraS, yakni berkaitan dengan mundurnya langkah penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Tiga tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, penyelesaian HAM berat jadi sorotan
KontraS menilai upaya pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat mengabaikan pemulihan terhadap korban.
KontraS yakin pernyataan FIFA terkait tragedi Kanjuruhan belum final
Apalagi pernyataan tidak ada sanksi bukan disampaikan oleh Presiden FIFA Gianni Infantino.
KontraS soroti okupasi TNI dan pendekatan militeristik di ruang sipil
KontraS mendesak pemerintah melakukan moratorium kebijakan dan mengevaluasi secara serius permasalahan yang ada pada tubuh kemiliteran.
Peneliti ICW-Perludem kritik Tito Karnavian soal penunjukan Pj kepala daerah
Isu pengangkatan Pj kepala daerah harus diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP), bukan melalui Permendagri.
3 LSM kecam Mendagri yang abaikan mandat konstitusi dalam pengangkatan Pj kepala daerah
Ombudsman sebelumnya memberikan tiga tindakan korektif kepada Mendagri.
