Hasto akui wacana amandemen UUD 1945-revisi UU Pemilu keputusan Kongres ke-V PDIP.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristianto menegaskan partainya memutuskan untuk slowing down dalam menyikapi polemik amandemen UUD 1945 yang telah melebar ke arah perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pilpres ke 2027.
Menurut Hasto, sikap itu ditegaskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada seluruh kader, mengingat fokus partai saat ini adalah membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin dalam mengatasi pandemi Covid-19.
"Sehingga atas hal tersebut, Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarnoputri, terkait dengan amandemen sudah menegaskan bahwa kebijakan PDIP adalah slowing down," kata Hasto dalam konferensi pers secara virtual bersama Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, Selasa (24/8).
Menurut Hasto, PDIP mengambil sikap demikian lantaran upaya untuk membantu rakyat di dalam mengatasi pandemi ini diperlukan suasana kehidupan politik yang kondusif. "Sehingga yang lebih didorong adalah membangun energi positif bagi kepentingan bangsa dan negara, jauh di atas kepentingan politik," ujarnya.
Hasto mengakui wacana amandemen UUD 1945, termasuk revisi Undang-Undang Pemilu merupakan keputusan Kongres ke-V PDIP. Adapun perubahan konstitusi, kata Hasto, hanya terbatas pada pokok-pokok haluan negara (GBHN).