Ketika MPR diminta kembali ke UUD 1945 asli
Pada hakikatnya, gagasan kembali ke UUD 1945 asli tetap menyerap semangat reformasi.
Sebut Indonesia tinggalkan Pancasila, La Nyalla ajukan proposal kenegaraan
Pada poin pertama, mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Hal ini dirasa sebagai sebuah sistem demokrasi yang berkecukupan.
DPD tuding amendemen UUD 1945 bikin Indonesia tinggalkan Pancasila
Perubahan isi dari pasal-pasal dalam konstitusi tersebut membuat UUD 1945 justru menjabarkan semangat individualisme dan liberalisme.
MPR mau ketetapannya kembali bertaji seperti perppu
Pun menyepakati rapat gabungan soal Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) usai Pemilu 2024.
DPD RI saat ini: Tak bertaji, tak diminati
Peminat DPD RI terus menurun. KPU mencatat hanya 771 orang yang mendaftarkan diri jadi bacalon anggota DPD RI untuk Pemilu 2024.
Siti Fadilah Supari: Saatnya kembali ke UUD 1945 yang asli
Dia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama berjuang memperbaiki nasib dan masa depan bangsa Indonesia ke depan.
Fraksi PPP MPR dorong amandemen terbatas setelah Pemilu 2024
Amandemen terbatas tidak bertujuan mengembalikan mandataris MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
Amendemen konstitusi tidak layak dilakukan di luar 2 isu ini
"Kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 seharusnya tidak lagi diinterupsi oleh opini perpanjangan maupun penundaan."
Ikut jejak Nasdem, PPP sepakat amendemen UUD ditunda
PPP khawatir amendemen konstitusi justru membias terkait penundaan Pemilu 2024.
Penumpang gelap di wacana amendemen UUD, siapa saja?
Mustahil Presiden Jokowi tidak mengetahui isu tunda Pemilu 2024 dan perpanjangan periode.
Saiful Mujani: Harus ada alasan yang kuat amandemen konsitusi
Menurutnya, tidak ada kegentingan yang berarti yang mengharuskan Indonesia melakukan amandemen.
Rekomendasi Yusril tunda Pemilu 2024 dinilai sulit ditempuh
Menurutnya, tidak semua partai politik sepakat dengan usulan melakukan amandemen UUD 1945.
Usulan tunda Pemilu 2024 dinilai untuk tujuan amendemen UUD 1945
Ada beberapa alasan kenapa Pemilu 2024 ditunda, salah satunya terkait kepuasan kinerja Presiden Jokowi sangat tinggi.
Hidayat Nur Wahid kritik balik Fahri Hamzah soal pembubaran MPR
Secara konstitusional, MPR memiliki tugas dan wewenang yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Wacana 3 periode, Jokowi diminta bubarkan relawan JokPro
JokPro 2024 dinilai pertama kali mengusulkan Jokowi menjadi presiden tiga periode.
Amendemen UUD 1945 harus didasarkan kajian komprehensif
Berhentilah wacanakan topik-topik yang ujungnya menimbulkan polemik, kontroversi, dan upaya melanggengkan kekuasaan semata," bebernya.
Ketua MPR: Perpanjangan masa jabatan Presiden lebih banyak mudaratnya
Ketetapan masa jabatan Presiden selama dua periode sudah tepat.
Wacana jabatan Presiden 3 periode harus disudahi
Partai politik pendukung harus berani bersuara, jangan lagi mengayun dalam menyampaikan sikap politik.
Akademikus: PPHN untuk pembangunan adalah delusional
Amandemen tidak perlu dilakukan mengingat banyak pelaksanaan UUD 1945 yang belum optimal.
Fadli Zon dan Benny K Harman menolak wacana amendemen UUD 1945
Apalagi terlalu banyak kepentingan yang berbeda dari beberapa lembaga negara.
Pengamat: Partai Golkar perlu mendorong penolakan amandemen konstitusi
Isu menolak amandemen bisa saja digunakan untuk menaikkan elektabilitas Airlangga.
Isu amandemen, MPR tak ingin masyarakat terbelah
Belum ada keputusan apapun dari MPR untuk mengubah konstitusi.
Isu amandemen, MPR tak ingin masyarakat terbelah
Belum ada keputusan apapun dari MPR untuk mengubah konstitusi.
MPR kaitkan urgensi PPHN dengan Visi Indonesia 2045
Bamsoet menyampaikan, dalam konteks menyikapi urgensi PPHN hendaknya tidak berpijak pada kepentingan sempit.
Tak ditunda, DPR sebut biaya Pemilu 2024 paling mahal
Berdasarkan kalkulasi sementara, pelaksanaan Pemilu 2024 dari tahapan hingga selesai akan menelan biaya ratusan triliun.
