Koalisi Danantara Monitor meminta Danantara dan BPK membuka laporan keuangan serta hasil audit demi transparansi aset negara.
Koalisi Danantara Monitor mengajukan permohonan informasi kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara.
Permohonan tersebut diajukan pada Rabu (3/6), mencakup sejumlah dokumen penting, seperti laporan keuangan Danantara tahun 2025, laporan tahunan 2025, laporan keuangan kuartal I-2026. Selain itu, koalisi juga meminta informasi mengenai proses pemeriksaan dan hasil audit yang dilakukan BPK terkait pengelolaan keuangan Danantara.
Koalisi menilai keterbukaan informasi menjadi penting mengingat Danantara mengelola aset negara dan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam jumlah besar. Akses terhadap laporan keuangan dan hasil audit dinilai diperlukan untuk memastikan pengelolaan aset publik berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, mengatakan keterbukaan laporan keuangan dan kinerja Danantara menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan publik maupun investor.
“Bagaimana cara meningkatkan trust terhadap iklim investasi bisa dimulai dari keterbukaan laporan keuangan Danantara. Biar jelas proyek apa saja dan berapa return riil Danantara selama satu tahun terakhir,” ujar Bhima dalam keterangan tertulis, Rabu (3/6).