Koalisi Danantara Monitor mengajukan permohonan informasi kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara.
Permohonan tersebut diajukan pada Rabu (3/6), mencakup sejumlah dokumen penting, seperti laporan keuangan Danantara tahun 2025, laporan tahunan 2025, laporan keuangan kuartal I-2026. Selain itu, koalisi juga meminta informasi mengenai proses pemeriksaan dan hasil audit yang dilakukan BPK terkait pengelolaan keuangan Danantara.
Koalisi menilai keterbukaan informasi menjadi penting mengingat Danantara mengelola aset negara dan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam jumlah besar. Akses terhadap laporan keuangan dan hasil audit dinilai diperlukan untuk memastikan pengelolaan aset publik berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, mengatakan keterbukaan laporan keuangan dan kinerja Danantara menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan publik maupun investor.
“Bagaimana cara meningkatkan trust terhadap iklim investasi bisa dimulai dari keterbukaan laporan keuangan Danantara. Biar jelas proyek apa saja dan berapa return riil Danantara selama satu tahun terakhir,” ujar Bhima dalam keterangan tertulis, Rabu (3/6).
Menurut Bhima, kondisi nilai tukar rupiah dan pergerakan pasar saham juga tidak lepas dari persepsi investor terhadap tata kelola Danantara. Ia menilai keterbukaan informasi dapat memberikan kepastian bagi calon investor yang ingin bekerja sama dengan lembaga tersebut.
Senada dengan hal tersebut, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Seira Tamara, menilai besarnya aset dan kewenangan yang dimiliki Danantara harus diimbangi dengan tingkat transparansi yang tinggi. Ia mengingatkan minimnya keterbukaan dapat meningkatkan risiko konflik kepentingan hingga korupsi.
"Tata kelola yang tidak diiringi dengan transparansi dan akuntabilitas akan menempatkan Danantara pada ruang gelap yang sulit diawasi publik. Hal ini dapat memicu kerentanan terjadinya konflik kepentingan hingga korupsi," kata Seira.
Koalisi juga menilai akses publik terhadap laporan keuangan dan hasil audit merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan yang sehat. Sebagai lembaga yang mengelola aset strategis negara, Danantara dinilai perlu menunjukkan komitmen kuat terhadap keterbukaan agar masyarakat dapat menilai kinerja, risiko, dan dampak investasi negara secara objektif.
Koordinator Enter Nusantara, Reka Maharwati, mengatakan keterbatasan informasi yang tersedia saat ini menimbulkan keresahan, terutama di kalangan generasi muda yang akan terdampak oleh kebijakan investasi negara dalam jangka panjang.
"Tentu saja ini akan berpengaruh besar terhadap masa depan kami. Jika Danantara tidak bisa memberikan transparansi dan akuntabilitas yang jelas, maka masa depan anak bangsa yang akan dipertaruhkan," ujar Reka.
Sementara itu, Outreach and Advocacy Manager CERAH, Bondan Andriyanu, menilai keterbukaan informasi juga penting untuk memastikan investasi yang dikelola Danantara sejalan dengan target transisi energi nasional.
Menurut Bondan, keterbukaan informasi terkait keputusan investasi menjadi penting agar publik dapat memastikan pengelolaan dana negara sejalan dengan target transisi energi dan pengembangan energi bersih.
Koalisi Danantara Monitor menyatakan akan terus mengawal proses keterbukaan informasi tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan publik terhadap pengelolaan kekayaan negara.
