KontraS soroti masalah pembangunan dan ambisi investasi Jokowi-Ma'ruf
Pembangunan dipandang tidak berimbang dengan terlindunginya hak-hak masyarakat yang ada di daerah.
Permasalahan di sektor sumber daya alam (SDA), pembangunan, serta ambisi tinggi untuk mendorong laju investasi di Indonesia jadi salah satu sorotan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini menjadi catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dalam rangka evaluasi tiga tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang jatuh hari ini, 20 Oktober 2022.
Divisi Riset dan Dokumentasi KontraS, Rozy Brilian mengungkapkan, temuan permasalahan tersebut tidak terlepas dari ambisi pemerintahan saat ini untuk mendorong kemajuan ekonomi di beberapa daerah Indonesia.
"Keinginan untuk menitikberatkan pembangunan pada saat ini justru tidak berimbang dengan terlindunginya hak-hak masyarakat yang ada di daerah itu sendiri," kata Rozy dalam keterangannya di Kantor KontraS, Kamis (20/10).
Berdasarkan catatan KontraS, pelaku pelanggaran HAM dalam sektor SDA tertinggi dipegang oleh swasta, yakni sebanyak 565 kasus. Adapun tindak pelanggaran yang kerap dilakukan dari sektor SDA, yakni pencemaran lingkungan dan okupasi lahan.
Sementara, lanjut Rozy, korban yang paling banyak dilanggar haknya dalam sektor SDA adalah masyarakat sipil.