Maju Pilkada 2020, anak dan mantu Jokowi berpotensi jadi boneka

Wacana anak dan mantu Presiden Jokowi jadi kepala daerah berpotensi menyuburkan nepotisme.

Presiden Joko Widodo (kiri) berhalalbihalal dengan putra bungsu Kaesang Pangarep (kanan) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/6). /Antara Foto

Nama anak dan mantu Presiden Joko Widodo jadi perbincangan publik setelah masuk dalam daftar calon kepala daerah pada Pilkada 2020. Adanya wacana tersebut dinilai berpotensi menyuburkan praktik kolusi dan nepotisme Demikian dikatakan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wasisto Raharjo Jati.

Wasisto berpandangan, meski menjadi pejabat publik merupakan hak setiap warga negara, namun wacana pencalonan menantu dan anak dari presiden petahana dalam pilkada kurang tepat. Menurutnya, wacana itu berpotensi menyuburkan praktik nepotisme dan kolusi kekuasaan di level nasional.

“Hal yang juga mengkhawatirkan pemilu malah jadi ajang pengkultusan seseorang, sehingga dapat menutup peluang politik warga negara Indonesia yang lain,” kata Wasisto dalam sebuah diskusi di Jakarta pada Selasa (30/7).

Menurut Wasisto, nama anak dan mantu presiden yang jadi buah bibir masyarakat beberapa hari terakhir ini sangat kental dengan nuansa aji mumpung kekuasaan. “Seolah berusaha mencari remah-remah kekuasaan lewat cara mendorong penguasa untuk berkolusi,” ujarnya.

Untuk menjadi kepala daerah, kata Wasisto, latar belakang dan pengalaman berpolitik jauh lebih penting ketimbang popularitas. Bila anak dan menantu Presiden menjadi kepala daerah, dia khawatir hanya akan jadi boneka politik semata.