Maju Pilkada 2020, anak dan mantu Jokowi berpotensi jadi boneka

Nama anak dan mantu Presiden Joko Widodo jadi perbincangan publik setelah masuk dalam daftar calon kepala daerah pada Pilkada 2020. Adanya wacana tersebut dinilai berpotensi menyuburkan praktik kolusi dan nepotisme Demikian dikatakan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wasisto Raharjo Jati.

Wasisto berpandangan, meski menjadi pejabat publik merupakan hak setiap warga negara, namun wacana pencalonan menantu dan anak dari presiden petahana dalam pilkada kurang tepat. Menurutnya, wacana itu berpotensi menyuburkan praktik nepotisme dan kolusi kekuasaan di level nasional.

“Hal yang juga mengkhawatirkan pemilu malah jadi ajang pengkultusan seseorang, sehingga dapat menutup peluang politik warga negara Indonesia yang lain,” kata Wasisto dalam sebuah diskusi di Jakarta pada Selasa (30/7).

Menurut Wasisto, nama anak dan mantu presiden yang jadi buah bibir masyarakat beberapa hari terakhir ini sangat kental dengan nuansa aji mumpung kekuasaan. “Seolah berusaha mencari remah-remah kekuasaan lewat cara mendorong penguasa untuk berkolusi,” ujarnya.

Untuk menjadi kepala daerah, kata Wasisto, latar belakang dan pengalaman berpolitik jauh lebih penting ketimbang popularitas. Bila anak dan menantu Presiden menjadi kepala daerah, dia khawatir hanya akan jadi boneka politik semata. 

Jika melihat latar belakang Kaesang, Gibran, dan Bobby yang lebih banyak berkecimpung di dunia bisnis, kurang sejalan dengan kapabilitas yang diperlukan dari seorang pemimpin daerah. “Mengelola daerah itu kompleks dan butuh pengalaman panjang,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Arif Susanto, analis politik dari lembaga Exposit Strategic. Dihubungi terpisah, Arif mafhum bila anak-anak dan menantu Jokowi menarik perhatian dan membangun harapan publik dalam bursa calon kepala daerah.

Di sisi lain, ia terkejut dengan sebagian hasil survei yang mencatat tingkat elektabilitas cukup tinggi keluarga Jokowi sebagai alternatif pemimpin daerah. Selain tidak berkecimpung di dunia politik, menurut Arif, tak pernah tampak dorongan nyata membentuk citra politik tertentu di antara anggota keluarga Jokowi.

Karena itu, dia menyarankan kepada publik untuk lebih bersikap kritis dengan menitikberatkan aspek kapabilitas dibanding popularitas. “Penting sekali agar juga tidak lantas kalangan keluarga Presiden dimanfaatkan untuk membangun suatu dinasti politik,” kata Arif.

Belajar dari keberhasilan maupun kegagalan beberapa pemimpin daerah, Arif mengingatkan, masyarakat pemilih sebaiknya cermat mengamati rekam jejak para calon pemimpin. Dengan begitu, publik tidak mengambil risiko besar terhadap masa depan wilayah mereka bila dipimpin oleh seseorang yang tak berpengalaman mengelola urusan dan kepentingan publik.

Sebelumnya diberitakan, anak dan menantu Presiden Jokowi masuk dalam daftar calon kepala daerah. Nama Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep muncul dalam sebuah survei Laboratorium Kebijakan Publik Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta.

Survei yang dilakukan di 96 lokasi itu menghimpun suara responden di masing-masing lokasi. Survei menguji tiga kategori, yaitu popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas. Dari kategori popularitas, nama Gibran muncul dengan angka tertinggi yaitu 90%.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta saat ini, Achmad Purnomo, berada di urutan kedua. Kemudian disusul Kaesang Pangarep di posisi ketiga dengan persentase popularitas 86%. 

Meski menang dari sisi popularitas, Gibran dan Kaesang masih tertinggal dari sisi akseptabilitas dan elektabilitas. Belakangan, nama Bobby Nasution, menantu Jokowi dikabarkan telah masuk dalam bursa Pilkada 2020.