Pemerintah diminta bangun ibu kota baru tanpa duit swasta

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik usulan Presiden Joko Widodo agar pihak swasta dilibatkan dalam mendanai pemindahan ibu kota. Menurut Fahri, tidak sepatutnya jantung sebuah negara dibangun menggunakan dana dari pihak swasta. 

"Dengan sebuah surat, seolah-olah dia (pemerintah) punya uang Rp500 triliun. Itu mustahil," kata Fahri kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8). 

Pemerintah rencananya akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp93 triliun dari APBN untuk membangun ibu kota baru. Selai itu, tukar guling aset negara di DKI Jakarta senilai Rp150 triliun juga direncanakan untuk mendanai proyek tersebut. 

Menurut Fahri, usulan untuk melibatkan swasta untuk mendanai sisa biaya pembangunan menunjukkan pemerintah tidak memiliki kajian yang mendalam. "Kajiannya itu harus lebih dingin. Harus lebih pelan-pelan, yakni dari bawah (dulu) untuk disosialisasikan," tuturnya. 

Fahri pun mempertanyakan sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang terkesan menyembunyikan rincian anggaran pembangunan ibu kota saat  menanggapi pertanyaan anggota DPR dalam rapat paripurna membahas RAPBN 2020.