Isu tunda Pemilu 2024, pengamat: Demokrasi dalam keadaan bahaya!
Menurut Pangi, hal yang dikhawatirkan saat ini adalah kemunduran demokrasi dan kembali terjebak pada rezim otoriter.
Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, meminta masyarakat untuk menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dengan alasan apapun. Menurutnya, penunda pemilu mengakibatkan negara kehilangan kualitas demokrasinya.
"Yang berkuasa di Republik Indonesia adalah kuasa rakyat bukan kuasa para oligarki, kembali ke rakyat, negara tidak boleh tergelincir menjadi despotisme (sewenang-wenang). Regresi demokrasi juga ditandai dengan menunda pemilu dan menambah masa jabatan presiden," kata Pangi dalam keterangannya kepada Alinea.id, Senin (7/3).
Pangi menegaskan, saat ini demokrasi dalam keadaan bahaya, dan mestinya alarm demokrasi berbunyi. Pangkalnya, Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tanggal pemungutan suara Pemilu 2024 yakni pada Rabu, 14 Februari 2024.
Namun, lanjut dia, pada saat yang sama tiba-tiba secara sistematis, muncul pernyataan para ketua umum partai koalisi Golkar, PKB dan PAN, dengan nada yang sama, menginginkan agar jadwal pemilu ditunda.
"Apakah ini fenomena alamiah, siapa operator politik yang mendesainnya? Apakah dalangnya adalah kelompok basis kekuasaan para oligarki? Aktor-aktor yang tidak menginginkan pestanya cepat berakhir, rencana jahat para oligarki membeli partai-partai politik demi melanggengkan kekuasaanya?" ujar Pangi.