MPR minta pemerintah isi posisi kepala daerah dengan transparan

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mengharapkan transparansi pemerintah dalam penunjukan 101 penjabat kepala daerah. Hal itu diungkap Syarief merepson 101 kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2022 ini. 

Dari 101 kepala daerah, tujuh di antaranya adalah gubernur, 76 bupati, dan 18 wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun ini.

"Penjabat yang ditunjuk harus transparan dan betul-betul memiliki latar belakang yang tidak memiliki track record keberpihakan kepada partai tertentu," kata Syarief di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/1).

Syarief menegaskan, merupakan salah satu pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah agar para pejabat kepala daerah yang ditetapkan itu independen dan netral.

Di sisi lain, politikus Partai Demokrat ini menegaskan partainya menyoroti khusus penunjukkan 101 kepala daerah tersebut. Banyaknya penjabat kepala daerah yang akan ditunjuk langsung oleh pemerintah tersebut akan berbahaya bagi demokrasi.