Pertumbuhan ekonomi daerah buruk imbas dinasti politik

Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, mengatakan, tiada provinsi maupun kabupaten/kota yang pertumbuhan ekonominya mengalami kemajuan di bawah cengkraman dinasti politik.

"Angka pertumbuhan ekonominya coba cek di provinsi dinasti politik itu. Jauh angkanya di bawah angka nasional. Ini, kan, problem serius. Ini belum dicek kala angka pertumbuhan ekonomi secara nasional -5,32%. Coba cek saja, angka pertumbuhan ekonomi Banten dan Cilegon seperti apa?” ujarnya saat webinar, Selasa (25/8).

Kolaborasi politik dinasti dengan oligarki ekonomi, sambung dia, memiliki daya rusak demokrasi yang luar biasa. Dicontohkannya dengan tatanan masyarakat lantaran hak pilihnya bisa dibeli dengan uang.

"Kalau itu (terus) terjadi, saya menyakini, masa depan demokrasi di Indonesia akan semakin suram. Akan mengalami situasi yang semakin memburuk," tegas Ubed, sapaan Direktur Eksekutif Puspol Indonesia ini.

Pernyataan senada diutarakan peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini. Menurutnya, politik dinasti menghambat pembangunan daerah lantaran kecenderungan calon dari politik dinasti diragukan kapasitas dan kompetensi kepemimpinannya.