PKB nilai uji materi sistem pemilu proporsional terbuka bahayakan demokrasi
Gerindra pun berharap MK tidak memutuskan uji materi UU Pemilu tersebut.
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, mengatakan, usulan menerapkan sistem proporsional tertutup dalam pemilihan legislatif (pileg) membahayakan demokrasi. Pangkalnya, digaungkan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Kalau pemilu sudah sangat dekat begini, kemudian semua persiapan sudah berjalan, anggaran, dan berbagai perencanaan sudah tahapannya berlangsung, tiba-tiba [terjadi] perubahan sistem, akan sangat membahayakan demokrasi kita," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (10/1).
Menurut Cak Imin, sapaannya, perubahan sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup sangat tidak rasional. Usulan tersebut, baginya, seharusnya muncul jauh-jauh hari.
"Kalau wacana sistem pemilu itu [dimunculkan] 4 atau 5 tahun sebelum pemilu mungkin sangat logis, ya, rasional dan tidak terkesan menyabotase sistem," kata Wakil Ketua DPR ini.
Pernyataan senada disampaikan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Dirinya pun meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan suara mayoritas, baik dari fraksi di DPR maupun masyarakat, yang menolak sistem proporsional tertutup.