Wacana menganugerahkan gelar pahlawan nasional bagi Soeharto kembali menyeruak.
Wacana menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto kembali menyeruak di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Kali ini, usulan itu disampaikan DPP Satkar Ulama Indonesia, salah satu sayap Partai Golkar. Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengaku sedang mengkaji usulan itu.
"Kami sudah menyampaikan secara resmi ke DPP Partai Golkar sebagai induk dari organisasi Satkar Ulama agar mantan Presiden Soeharto diperjuangkan menjadi pahlawan nasional," kata Ketua Umum Satkar Ulama Idris Laena dalam keterangan pers, Minggu (20/4).
Wacana menganugerahkan gelar pahlawan nasional sempat mengemuka di pengujung era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, rencana itu gagal setelah mendapat penolakan masif dari berbagai kalangan, terutama dari para aktivis hak asasi manusia (HAM).
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid mengatakan sikap Amnesty dan kawan-kawan masih sama. Ia menegaskan tak ada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang jelas untuk memberi gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Soeharto, kata dia, adalah orang yang paling bertanggung jawab atas rusaknya demokrasi Indonesia.
"Soeharto jelas juga bertanggung jawab atas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Soeharto juga bertanggung jawab atas berbagai kekerasan negara sejak 65 sampai 98," kata Usman kepada Alinea.id di Jakarta, belum lama ini.